Habib Aboe Heran, Sedang Banyak PHK Kok Malah Mau Masukkan TKA Tiongkok

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Al Habsy meminta pemerintah pusat memperhatikan penolakan masyarakat atas rencana 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok masuk ke Indonesia untuk bekerja di PT VDNI, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu beralasan, informasi kedatangan TKA tersebut telah memicu kegaduhan di publik.
"Banyak penolakan dari masyarakat, DPRD ataupun dari pemerintah daerah. Hal ini seharusnya diperhatikan dengan baik oleh pemerintah pusat," kata Aboe, Kamis (30/4).
Habib Aboe -panggilan karibnya- lantas menyoroti kontradiksi yang diperlihatkan pemerintah. Di satu sisi pemerintah membatasi pergerakan warga dan meminta masyarakat berdiam di rumah.
Namun, di sisi lain justru pemerintah mau mengizinkan ratusan warga negara Tiongkok pencari kerja masuk wilayah RI. Menurut Aboe, kondisi itu makin kontradiktif karena Indonesia juga sedang menghadapi masalah terkait banyaknya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemi corona.
"Tentunya ini membuat masyarakat iri hati dan menimbulkan keresahan, seolah warga Tiongkok lebih diprioritaskan daripada rakyat sendiri," ungkap Aboe.
Ketua Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) itu menegaskan, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menkum HAM Nomor 11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. "Saya minta Kemenkumham menjalankan fungsinya dengan baik, bukankah seharusnya para WNA ini tidak bisa masuk ke Indonesia?” kata dia.(boy/jpnn)
Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Al Habsy menyoroti menyoroti kontradiksi yang diperlihatkan pemerintah terkait rencana masuknya ratusan TKA Tiongkok di tengah maraknya PHK.
Redaktur & Reporter : Boy
- Dilantik Jadi Gubernur, ASR Pastikan Tak Ada Pemotongan Gaji dan PHK di Sultra
- Kunjungi Sumut, Komisi VII DPR: Tak ada PHK di Lembaga Penyiaran Publik
- 5 Berita Terpopuler: Hasil Pendataan Keluar, Nasib Honorer Sudah Diatur, Ada Solusi Konkret untuk yang PHK
- 5 Berita Terpopuler: Isi Surat Kemendagri Bikin Lega, Honorer Kena PHK Selamat, Alhamdulillah
- Seluruh Honorer Administrasi jadi PPPK, Satgas juga Aman, Alhamdulillah
- Kemendagri Terbitkan Surat Terbaru soal PPPK Paruh Waktu, Honorer Kena PHK Selamat