Habib Aboe: Polri di Bawah Kemendagri adalah Sebuah Kemunduran

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Al Habsy tegas menolak wacana mengembalikan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan bahwa gagasan mengembalikan Polri di bawah kendali Kemendagri merupakan sebuah kemunduran besar dalam reformasi Korps Bhayangkara. 

"Langkah tersebut merupakan bentuk kemunduran besar dan tidak sejalan dengan amanat reformasi Polri yang telah diperjuangkan," kata Habib Aboe Bakar dilansir dari keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (1/12).

Menurut dia, Polri dipisah dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 2000 dan dari Kemendagri pada 1946 dengan tujuan menjadikan institusi penegak hukum tersebut sebagai lembaga mandiri dan profesional.

"Sudah pernah di bawah Kemendagri, pernah juga bareng TNI. Jadi, tak perlu mengulang masa lalu yang kurang baik," ungkap Habib Aboe.

Dia mengatakan apabila memang terdapat oknum Polri yang tidak menjaga netralitas dengan terlibat dalam pilkada, seharusnya yang dilakukan adalah evaluasi dan pembenahan.

Menurut dia, solusi yang seharusnya diambil bukanlah dengan menempatkan Polri di bawah kementerian, melainkan memperkuat akuntabilitas, pengawasan, dan kapasitas internal Korps Bhayangkara.

"Jika ada oknum yang berpolitik, memosisikan Polri di bawah Kemendagri bukanlah solusi. Wacana ini berisiko menempatkan Polri dalam potensi intervensi politik yang lebih besar," katanya.