JPNN.com 
Habib Aboe: Rakyat akan Melihat Ada Pihak yang Lebih Mementingkan Kekuasaan
"Keberadaan roadmap jangka panjang penanganan pandemi merupakan kebutuhan mendesak saat ini," pungkas dia.
Wacana amandemen terbatas UUD 1945 menguat seiring isu tentang pemenambahan kewenangan MPR RI dalam rangka menetapkan PPHN.
Hal itu dikatakan Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet saat Sidang Tahunan MPR RI, Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan HUT Ke-76 RI, dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 2021 yang dilaksanakan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/7).
Menurut dia, PPHN membuat pembangunan Indonesia terarah sesuai kebijakan negara. Setidaknya, arah pembangunan tidak berubah seiring pergantian presiden.
"Kalau mengacu pada UU yang ada sekarang, pada RPJMN, itu sangat bergantung pada visi misi presiden, sehingga keinginan kuat kami mengangkat derajat visi misi presiden," tutur Bamsoet. (ast/jpnn)
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsy (Habib Aboe) menilai tidak tepat jika ada rencana mewujudkan amendemen UUD 1945 dilaksanakan saat pandemi Covid-19 tengah berlangsung di Indonesia.
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan
- Menimbang Bentuk Hukum Ideal Bagi Pokok-Pokok Haluan Negara
- Menyusun Arah Baru Pembangunan Nasional: Urgensi PPHN Dalam Tata Kelola
- Habib Aboe: Membeli Produk Dalam Negeri Memperkuat Ekonomi Bangsa
- Usul dari Habib Aboe DPR, Layanan SIM Buka pada Sabtu-Minggu
- MPR Targetkan Pembahasan Substansi dan Bentuk Hukum PPHN Tuntas Pada Agustus 2025
- Habib Aboe Ungkap Makna Arahan Prabowo di Rapim TNI-Polri
