JPNN.com 
Habib Aboe: Rakyat akan Melihat Ada Pihak yang Lebih Mementingkan Kekuasaan
"Keberadaan roadmap jangka panjang penanganan pandemi merupakan kebutuhan mendesak saat ini," pungkas dia.
Wacana amandemen terbatas UUD 1945 menguat seiring isu tentang pemenambahan kewenangan MPR RI dalam rangka menetapkan PPHN.
Hal itu dikatakan Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet saat Sidang Tahunan MPR RI, Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan HUT Ke-76 RI, dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 2021 yang dilaksanakan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (16/7).
Menurut dia, PPHN membuat pembangunan Indonesia terarah sesuai kebijakan negara. Setidaknya, arah pembangunan tidak berubah seiring pergantian presiden.
"Kalau mengacu pada UU yang ada sekarang, pada RPJMN, itu sangat bergantung pada visi misi presiden, sehingga keinginan kuat kami mengangkat derajat visi misi presiden," tutur Bamsoet. (ast/jpnn)
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsy (Habib Aboe) menilai tidak tepat jika ada rencana mewujudkan amendemen UUD 1945 dilaksanakan saat pandemi Covid-19 tengah berlangsung di Indonesia.
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan
- Habib Aboe: Polri di Bawah Kemendagri adalah Sebuah Kemunduran
- Soal 7 Mayat di Kali Bekasi, Habib Aboe: Korban Menceburkan Diri Atau Diceburkan?
- Di Momen Rakernas, Habib Aboe Memperkenalkan Aher sebagai Plh Presiden PKS
- Sahroni jadi Ketua Tim Pemenangan RK-Suswono, Habib Aboe PKS: Beliau Memahami Pemetaan Politik Jakarta
- Bambang Soesatyo Ungkap Rancangan PPHN Telah Disusun MPR Periode 2019-2024
- Gelar Konsolidasi Nasional, PKS Menerbitkan 365 Formulir Dukungan
