Habib Aboe: Rakyat tengah Berduka, Jangan Bahas Amendemen dan Masa Jabatan Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Habib Aboe Bakar Al Habsy mengatakan bahwa sekarang ini bukan saat yang tepat membahas amendemen UUD NRI 1945. Sebab, dia menyatakan saat ini rakyat sedang berduka dan kesusahan akibat pandemi Covid-19.
“Membahas rencana amendemen UUD 1945 pada saat ini tidaklah tepat karena rakyat sedang menghadapi duka dan kesusahan,” kata Habib Aboe kepada JPNN.com, Rabu (18/8).
Menurut dia, banyak rakyat yang ditinggal wafat sanak saudaranya. Banyak pula rakyat yang tengah berjuang melawan Covid-19.
“Belum lagi, banyak sekali yang berjuang bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi,” ujarnya.
Menurutnya, membahas amendemen UUD NRI 1945 saat ini seolah-olah tidak peka dengan situasi yang terjadi.
Apalagi, tegas Aboe, bila yang dibahas itu adalah soal penambahan masa jabatan presiden.
“Jika dipaksakan, maka rakyat tentu akan melihat ada pihak yang lebih mementingkan kekuasaan daripada nasib rakyat,” ungkap dia.
Sekretaris jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan pada situasi seperti saat ini, seharusnya semua elemen bangsa fokus dan berupaya menangani pandemi Covid-19.
Habib Aboe Bakar Al Habsy menilai tidak tepat membahas amendemen UUD NRI 1945, apalagi ketika yang dibahas soal penambahan masa jabatan presiden. Sebab, saat ini rakyat tengah berduka akibat Covid-19.
- Munas III Forkonas PP DOB: Syaiful Huda Kembali Terpilih Aklamasi
- Pemilihan Ketum IKA PMII Diharapkan jadi Momentum Mempererat Persaudaraan
- Martin Manurung DPR Minta Pemerintah Segera Selesaikan Konflik Antara PT TPL dan Masyarakat Adat
- Tantangan Bagi Kepala Daerah Baru, Rahmat Saleh Ingatkan 4 Hal Penting Ini
- Ketua Fraksi PKS Mengajak Parlemen Inggris Menghentikan Penjajahan Israel Atas Palestina
- Peneliti Ungkap Sejumlah Poin Positif UU Minerba