Habib Novel Ajak Umat Islam Bubarkan PSI

jpnn.com, JAKARTA - Pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Novel Bamukmin mengecam sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menentang adanya peraturan daerah (perda) tentang agama. Menurut Bamukmin, sikap PSI itu sangat bertentangan dengan Pancasila.

"Sikap PSI ini jelas sudah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila baik secara sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa maupun sila yang lainnya," kata Novel dalam keterangan yang diterima, Senin (12/11).

Menurut Novel, sila pertama Pancasila mengatur soal rakyat untuk mengaplikasikan kehidupan beragamanya dalam rutinas sehari-hari dan bernegara. Hal itu juga dijamin kebebasannya sesuai UUD 1945.

"Kalau memang di daerah yang mayoritas Islam, silakan saja untuk berupaya menerapkan Perda Syariah tentunya dengan penjajakan sesuai kebutuhan dan musyawarah. Begitupun kalau daerah itu mayoritas kristen, boleh-boleh saja menerapkan Perda Injil selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan kepentingan rakyat indonesia," kata Novel.

Juru bicara PA 212 ini juga menambahkan, kader-kader PSI seperti Guntur Romli dan Raja Juli Antoni berpaham liberalisme yang sesat. Menurutnya, kedua orang itu mengesampingkan ayat-ayat suci dan mengedepankan pasal-pasal konstitusi seperti membela Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Sebaiknya para tokoh masyarakat dan umat Islam bisa mengajukan pembubaran PSI ini lewat jalur konstitusi karena telah mempunyai landasan partai berideologi antiagama dan paling sedikit masyarakat untuk tidak memilih partai yang antiterhadap ayat-ayat suci," kata dia.

Lebih lanjut kata Novel, partai bisa dibubarkan karena dua hal. Pertama menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK) dan inisiatif dari internal partai.

Seperti diberitakan, PSI secara terang-terangan menolak adanya peraturan daerah tentang agama di Indonesia. Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan penolakan PSI terhadap perda baik injil atau syariah untuk menciptakan keadilan di masyarakat, mencegah lahirnya ketidakadilan, diskiriminasi dan seluruh tindak intoleransi di Indonesia.