Habib Rizieq Punya Militansi, Lebih Baik Digandeng Ketimbang Pemerintah Rugi
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal melakukan konsolidasi kebangsaan, termasuk terhadap Habib Rizieq Shihab.
Dedi mengatakan, jika Presiden Ketujuh RI itu membiarkan kondisi tersebut berlarut, pemerintah sendiri yang akan rugi.
"Rizieq Shihab terbukti memiliki militansi yang cukup besar di negara ini, tidak ada salahnya pemerintah mengakui itu," kata Dedi kepada jpnn.com, Jumat (6/11).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion ini juga menambahkan, masyarakat menangkap kesan bahwa pemerintah menolak rencana kepulangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) itu ke Indonesia.
Dedi menilai hal itu terjadi karena pemerintah gagal mengidentifikasi konflik internal kebangsaan, sehingga nuansa kontestasi politik pasca-pemilu masih berlanjut.
"Terlebih, pemerintah tidak segera lakukan konsolidasi kebangsaan dengan merangkul semua elemen, termasuk Rizieq Shihab, sehingga nuansa kontestasi itu mereda," jelas dia.
Dedi juga mengkritisi pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tentang Rizieq. Dedi menganggap pernyataan Mahfud justru membuktikan kegagalan pemerintah menjalankan tugasnya.
"Pernyataan Menko Polhukam terkait Rizieq Shihab itu menandai adanya anggapan serius terhadap ketokohan Rizieq seolah-olah ditempatkan sebagai kontrapemerintah, padahal semestinya siapa pun warga negara mendapat anggapan yang setara," kata dia. (tan/jpnn)
Pengamat politik Dedi Kurnia Syah mengingatkan pemerintah bahwa Habib Rizieq Shihab memiliki militansi yang tinggi.
- Jokowi Seharusnya Tidak Memanfaatkan Prabowo Demi Kepentingan Politik Pribadi
- Prabowo dan Jokowi Bertemu di Surakarta, Lalu Makan ke Angkringan
- Putusan Mardani Maming Sesat Hukum, Mahfud Md: Kejaksaan Harus Buka Lagi Perkaranya
- Kepala BPJPH Mewajibkan Label Halal ke Barang yang Dijual, Mahfud: Itu Salah
- Disemprot Mahfud soal Undangan Kementerian untuk Acara Pribadi, Mendes Yandri Kaget
- Undang Kades ke Acara Pribadi Pakai Surat Berkop Kementerian, Yandri: Saya Baru Jadi Menteri