Habibie Beber Amanat Bung Karno di DPR
Untuk Memperkuat Teknologi Industri Maritim dan Dirgantara
Selasa, 01 Februari 2011 – 00:11 WIB
JAKARTA - Mantan Presiden RI Prof Dr BJ Habibie mengingatkan DPR dan pemerintah untuk lebih peduli pada pengembangan industri strategis untuk pertahanan. Menurut Habibie, teknologi yang harus dikembangkan dalam memperkuat industri strategis harus mencakup bidang maritim dan kedirgantaraan. Hanya saja pada 1964, kondisi negara tidak memungkinkan untuk membuat kapal maupun pesawat terbang. Namun karena mendapat amanat Bung Karno, Habibie mengaku semangat untuk itu tetap terjaga. Bersama sesama ilmuwan lainnya, mantan Menristek ini mengembangkan industri kedirgantaraan.
Tujuannya, untuk mempertahankan wilayah Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal itu disampaikan Presiden RI ketiga Prof BJ Habibie dalam rapat dengar pendapat umum Komisi I DPR RI, Senin (31/1). "Januari 1950, Bung Karno sudah mengamanatkan agar Indonesia harus memperkuat industri perkapalan dan pesawat terbang. Ini untuk menjaga pertahanan kita," ungkapnya.
Karena amanat Soekarno itulah, agar Indonesia bisa berdikari maka sejak 1950 putra-putra terbaik Indonesia dikirim ke Belanda untuk belajar tentang industri perkapalan dan dirgantara. "Saya masuk angkatan kelima yang dikirim ke Belanda. Di sana kami belajar bagaimana bisa membuat pesawat dan kapal. Ini agar Indonesia tidak mengimpor kapal maupun pesawat terbang. Bung Karno ingin, kita menjadi negara mandiri," tutur Habibie.
Baca Juga:
JAKARTA - Mantan Presiden RI Prof Dr BJ Habibie mengingatkan DPR dan pemerintah untuk lebih peduli pada pengembangan industri strategis untuk pertahanan.
BERITA TERKAIT
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan