Habibie Kritisi Cara Pemerintah Tangani BUMN

JAKARTA - Mantan Presiden RI, BJ Habibie, menghimbau DPR untuk membuat payung hukum baru untuk melindungi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasalnya, banyak perusahaan plat yang bubar karena adanya kepentingan politis dari pihak-pihak tertentu.

"Saya prihatin dengan kebijakan pemerintah dalam penanganan badan usaha. Lebih banyak kepentingan politisnya," kata BJ Habibie dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi I DPR RI, Senin (31/1).

Habibie membandingkan kebijakan pemerintah dalam menangani BUMN dan perusahaan swasta yang sakit. Untuk BUMN yang sakit, Habibie menilai pemerintah sengaja membiarkannya hingga mati dengan sendirinya. Sedangkan unbtuk badan usaha swasta justru diberi subsidi dengan uang rakyat hingga benar-benar sehat.

Demikian pula dengan penanganan BUMN dan swasta yang sehat. Pemerintah justru mematikan BUMN sehat agar badan usaha swasta bertambah besar. "Ada yang salah di sini. Kenapa BUMN justru dimatikan, sedangkan yang swasta semakin dihidupkan. Ini terjadi karena apa, karena ada kepentingan politik di sana," ujarnya.