Habis Hanya untuk Pencitraan

JAKARTA- Fraksi PDI Perjuangan menilai program 100 hari pertama pemerintahan SBY-Boediono dinilai banyak takabur dan hanya dihabiskan untuk pencitraan dibandingkan bekerja secara nyata untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Penilaian itu disampaikan Ketua Kelompok Komisi (Poksi) I Fraksi PDI-P, Tubagus Hasanuddin, di dampingi sejumlah unsur pimpinan Fraksi PDI-P saat memberikan keterangan pers di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (28/1).

Seharusnya, kata Hasanuddin, dalam 100 hari pemerintah fokus pada koordinasi saja karena untuk menguasai permasalahan dibutuhkan waktu 6 bulan. "Tidak mungkin Roma dibangun dalam satu malam. 100 hari ini lebih banyak pada pencitraan saja," ujarnya.

Sebagai Wakil Ketua Komisi I, Hasanuddin mengkritisi tiga poin. Pertama, mengenai janji Departemen Pertahanan tentang pengalihan aset TNI yang akan dituntaskan 100 hari. "Sampai sekarang tidak jelas apa yang dialihkan, dialihkan kepada siapa, dan aset yang dialihkan berapa. Kami menganggap program ini nol besar," tegasnya.

Kedua, kata dia, janji untuk menindaklanjuti perumusan peradilan militer. Program ini dimasukkan dalam 100 KIB II, tapi dalam pelaksanaan belum ada hal yang signifikan, termasuk RUU Peradilan Militer juga belum diajukan pemerintah sebagai program dalam legislasi. "RUU itu bahkan tidak masuk prioritas Prolegnas," ujarnya.