Habiskan Dana Hampir Rp2 Triliun, Alkom Polri Tetap Abal-abal
Selasa, 21 Mei 2013 – 13:33 WIB
JAKARTA - Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan sejak 10 tahun terakhir Polri sudah menghabiskan hampir Rp2 triliun dana kredit ekspor (KE) untuk pengadaan alat komunikasi dan jaringan komunikasi (Alkom dan Jarkom). Tapi teknologi Alkom Jarkom Polri tetap ketinggalan zaman, abal-abal dan tidak terintegrasi dari Sabang sampai Marauke.
"Dalam setiap proyek pengadaan Alkom Jarkom, Polri tidak mendapatkan teknologi yang terbaru dan terbaik. Dalam kontrak disebutkan, Polri mendapatkan dualmode sistem, analog dan digital. Tapi realisasinya teknologi yang diberikan rekanan hanya analog. Seharusnya dengan dana yang dikeluarkan begitu besar Polri sudah memiliki Alkom Jarkom berteknologi tinggi dengan digital sistem yang terintegrasi dari Sabang sampai Marauke, kata Neta S Pane, di Jakarta, Selasa (21/5).
IPW menilai, mafia proyek sengaja mengkondisikan agar Polri tidak punya pilihan teknologi dan pilihan harga, sehingga selalu tergantung pada mereka. Untuk itu mata rantai mafia proyek ini harus diputus dan para mafianya diusut KPK. Polri juga perlu mengaudit dan mengevaluasi kinerja rekanan yang memonopoli pengadaan Alkom Jarkom, pinta Neta.
"Tujuannya agar proyek Alkom Jarkom Polri tidak jadi korban akal-akalan dan kongkalikong. Polri harus memblacklis rekanan tersebut dan mencari alternatif teknologi Alkom Jarkom yang terbaik bagi masa depan Polri. Jika tidak, Polri akan terus-menerus dijarah mafia proyek, sementara teknologi Alkom Jarkomnya tetap abal-abal dan terbelakang," tegasnya.
JAKARTA - Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan sejak 10 tahun terakhir Polri sudah menghabiskan hampir Rp2
BERITA TERKAIT
- Butuh Dana Tambahan Rp 100 Triliun untuk 82,9 Juta Penerima Program MBG
- Menteri Agama: Pengumuman Libur Ramadan Disampaikan Senin
- Menko AHY Bicara soal Harga Tiket Transportasi Mudik Lebaran 2025: Lebih Terjangkau
- Hadiri Perayaan Natal di BRIN, Menko AHY Ingatkan Soal Toleransi dan Persatuan
- Ikatan Notaris Indonesia Versi Kongres Cilegon: Keputusan Dirjen AHU Sewenang-wenang
- Pemerintah Daerah Ikut Patungan Rp 5 Triliun untuk Membiayai Makan Bergizi Gratis