Hadang BKN, Jangan Terbitkan NIP Honorer Siluman

Apa urgensi ungkap temuan ini sekarang karena banyak pemda saat ini sudah tahap verifikasi data sebelum diusulkan pemberkasan NIP-nya?

Ini kan justru masalahnya di kabupaten. Pemerintah kabupaten, terutama pejabat tingginya diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen ini. Mereka tutup mata atau mungkin mereka menerima setoran dana. Sehingga mereka tutup mata pada data yang palsu. Jadi sudah tidak objektif dan tidak valid.

Kalau ada yang sudah telanjur pemberkasan tetap saja. Makanya kami hadang. Kami desak BKN untuk menolak pemberkasan dan membatalkan kelulusan kemudian tidak berikan NIP.

Bagaimana tanggapan anda, beberapa pihak menyebut KLPC sebagai pemantau resmi lambat bergerak, karena mestinya data bodong diungkap sebelum pelaksanaan tes?

Terlambat sih tidak, kan masih ada proses NIP. Ini menurut kami penting. Tapi lebih jauh kami ingin melihat efektivitas anggaran untuk verifikasi honorer K2 ini. Sudah berapa besar anggaran yang dikeluarkan untuk ini, tapi ternyata data-data honorer tidak valid.

Apa yang  dilakukan terhadap temuan-temuan ini?

Kami temui Panselnas di Kementerian PAN-RB dan BKN untuk melihat kembali hasil temuan kami. Meminta mereka menunda dulu pemberian NIP, karena diduga ada ribuan honorer siluman itu.

Kami juga sudah mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan dugaan pemalsuan ini. Kami juga meminta agar Bareskrim menginstruksikan Polres dan Polda setempat memanggil dan memeriksa sekda setempat yang diduga membantu pemalsuan dokumen.