Hadapi Krisis, Langkah BI Kontradiktif

JAKARTA - Fraksi PKS menilai langkah-langkah yang diambil Bank Indonesia dalam menghadapi situasi krisis keuangan ternyata bersifat ad hoc dan kontradiktif serta tidak konsiten dan tidak kredibel. Kenaikan BI rate sebesar 25 basis poin dari 9.25 persen hingga mencapai 9,5 persen justru akan mengeringkan likuiditas di pasar, yang pada gilirannya mengakibatkan mekanisme penyaluran kredit menjadi tersendat.

"Kenaikan BI rate sebenarnya bisa saja membuka keran arus modal masuk sebagai akibat selisih suku bunga antara BI rate dengan tingkat suku bunga internasional, yang artinya terjadi peningkatan likuiditas. Akan tetapi, peningkatan likuiditas semacam ini tentu memberikan resiko yang sangat besar, dimana arus modal ini sangat bersifat spekulatif," kata Anggota Panitia Anggaran Rama Pratama dari Fraksi PKS DPR RI, Senin (13/10) dalam  Raker Panitia Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Gubernur BI.

Dijelaskan Rama, peningkatan BI rate disanding dengan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) ternyata tidak mengatasi permasalahan. Memang likuiditas di pasar bisa meningkat karena perbankan akan lebih leluasa menyalurkan kreditnya dengan menurunnya rasio GWM, akan tetapi Bank akan menghadapi pilihan terbatas dalam menyalurkan kredit karena hanya masyarakat yang beresiko tinggi saja yang mau memanfaatkan kredit dengan suku bunga yang tinggi. Sementara masyarakat yang memiliki resiko rendah masih mempunyai alternatif pembiayaan lain.

Lebih lanjut, kebijakan BI juga dinilai kontradiktif dengan kebijakan pemerintah untuk membuy back saham BUMN. Kebijakan buy back ini diharapkan akan mampu mendongkrak indeks harga, akan tetapi kebijakan BI menaikkan BI rate justru akan menurunkan harga-harga saham. "Ini memberikan sinyal yang tidak baik tentang adanya permasalahan koordinasi yang buruk antara otoritas fiskal dan moneter," tegasnya.