Hadapi Mafia, Dirjen Pajak Powerless

JAKARTA - Penasihat Indonesian Police Watch (IPW), Johnson Panjaitan, menengarai berlarut-larutnya pemberantasan mafia perpajakan disebabkan oleh lemahnya komitmen Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Kekecewaan Presiden SBY tentang pemberantasan mafia pajak, kata Johson, menunjukkan kegagalan lembaga yang dipimpin Fuad Rahmany itu, dalam menuntaskan kasus-kasus pajak besar. Termasuk, di antaranya yang melibatkan oknum pejabat kabinet di pemerintahan sekarang.

“Ini tentunya tamparan telak bagi aparat Ditjen Pajak, bahkan bagi Presiden SBY sendiri. Kinerja Ditjen Pajak selama ini belum menunjukkan hasil yang jelas, belum ada perkembangan yang signifikan terutama untuk memberikan efek jera bagi para pengemplang setoran pajak kelas kakap. Ini tampak jelas ada upaya mengulur-ngulur waktu. Kelihatan sekali aparat pajak powerless menghadapi kedigjayaan para pengemplang pajak,” tegas Johnson kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (4/5).

Salah satu kasus pajak besar yang cukup menyorot perhatian publik, lanjut Johson, adalah soal dugaan penggelapan pajak Ancora, milik salah satu anggota kabinet. Ketidaktegasan Ditjen Pajak dalam mengusut kasus ini, dapat diartikan sebagai pembangkangan terhadap visi dan keinginan Presiden untuk mewujudkan peningkatan penerimaan pajak yang signifikan. "12 Instruksi Presiden tentang pemberantasan mafia hukum dan mafia pajak seperti macan ompong," tegasnya.

Menurut dia, Fuad Rahmany sebagai Dirjen Pajak harus bergerak cepat dengan melibatkan PPATK, kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, Dirjen harus dapat mengarahkan bawahannya agar segera menyelesaikan persoalan Ancora ini sehingga tidak muncul penilaian negatif terhadap kualitas penegakan hukum di sektor pajak. "Kalau kasus ini berlama-lama berarti Dirjen sendiri bermasalah dan menjadi bagian dari mafia kasus Ancora ini,” tandasnya.