Hadapi Ujian Online, Peserta UKG Tidak Perlu Grogi

Di sisi lain, suara miring pelaksanaan UKG berhembus dari parlemen. Anggota Komisi X dari Fraksi PPP Reni Marlinawati menilai, kebijakan pemerintah tersebut bukan satu-satunya jaminan untuk meningkatkan kompetensi guru. Menurut dia, dalam ujian tersebut tidak akan bisa dibedakan, guru yang telah mengajar selama 30 tahun tapi hanya tamat SMP dengan guru yang mengajar baru 3 tahun yang lulus S1.

"Atas hal itu, saya tidak setuju dengan kebijakan UKG ini," tegas Reni Marlinawati, di Jakarta, kemarin. Menurut dia, jika seandainya UKG memang harus dilakukan, maka sebaiknya dilakukan saat uji sertifikasi guru. Alasannya, UKG lebih terkait dengan proses sertifikasi.

Politisi perempuan partai berlambang kabah ini mengungkap, pandangan dirinya itu diperkuat dengan aspirasi yang muncul dari konstituen di daerah pemilihannya. Rata-rata, mereka keberatan dengan penyelenggaraan UKG tersebut.

Keberatan itu, beber Reni, diantaranya berkaitan dengan penggunaan fasilitas internet dalam pelaksanaan UKG. "Apakah pemerintah tidak melihat secara langsung fasilitas di sekolah-sekolah? Akhirnya saya menilai UKG ini bertujuan hanya untuk realisasi proyek ketimbang pencapaian sasaran strategis peningkatan guru," tandas anggota dewan dari dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi tersebut. (wan/ken/dyn)