Hadar: Pemilu Jujur dan Adil jika Ada Keajaiban

"Hal ini sangat memungkinkan, karena banyak pihak saat ini mempertanyakan soal kinerja KPU yang tidak profesional. Tentang Dewan Kehormatan KPU tersebut, secara tegas juga ada dalam Kode Etik KPU," usulnya.

Hadar juga menolak soal tudingan terhadap semrawutnya DPT yang hanya ditujukan ke KPU. "Saya pikir pemerintah juga harus bertanggung jawab penuh terhadap DPT itu. Sebab, data kependudukan itu berawal dari data yang diberikan oleh pemerintah, yang disusun berdasarkan sistem administrasi penduduk (Adminduk) yang dilaksanakan oleh Menkum HAM," tegasnya.

Dia lantas menghimbau, agar institusi Adminkum tersebut segera diperiksa. "Karena program tersebut sudah berjalan selama 10 tahun dan dibiayai oleh APBN, sementara hasilnya nol besar," kata Hadar pula. (fas/JPNN)