Hadi Butuh Kerja Nyaman, Wajar Keputusan Gatot Dibatalkan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai keputusan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan mutasi sejumlah perwira tinggi (pati) yang telah ditetapkan di era kepemimpinan Jenderal Gatot Nurmantyo tidak akan menjadi masalah. Menurut Kharis, merujuk pernyataan Hadi maka alasan pembatalan mutasi itu demi mengoreksi dan meninjau ulang keputusan Jenderal Gatot berdasar pertimbangan profesionalitas.

"Saya kira itu dibenarkan juga. Kalau kemudian ada pertimbangan yang lain maka dilakukan peninjauan kembali kan biasanya seperti itu. Tidak apa-apa," kata Kharis, Kamis (21/12).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meyakini keputusan Marsekal Hadi tidak akan menimbulkan konflik di internal TNI. Sebab, TNI punya kualifikasi yang sangat jelas dalam menempatkan anggotanya dalam posisi-posisi tertentu.

"Bisa saja ditugaskan sesuai dengan profesionalitas yang tinggi," ungkapnya.

Kharis justru menduga keputusan pembatalan mutasi pati TNI karena Marsekal Hadi membutuhkan kenyamanan dalam menjalankan tugas. “Ini soal kenyaman dalam bekerja saja, itu sudah pastilah," tegasnya.

Sebelumnya Hadi  membatalkan sejumlah mutasi pati di institusinya yang diputuskan di era kepemimpinan Jenderal Gatot Nurmantyo. Hadi mengaku punya alasan tersendiri sehingga membatalkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/928/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI itu.(boy/jpnn)