Hadir di Harlah PPP, Ma'ruf Amin Beri Pesan Menyejukkan

jpnn.com, JAKARTA - Calon Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan, persatuan harus menjadi landasan penting dalam menjaga keutuhan NKRI. Hal ini disampaikannya dalam acara Istigasah dan Doa Bersama dalam rangka Hari Kelahiran (Harlah) ke-46 Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ma'ruf mengatakan, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah pedoman warga negara dalam menjalankan rutinitas. Hal tersebut merupakan kesepakatan bersama yang disebutnya sebagai darul misa.

"Para pendiri bangsa dan ulama sudah berhasil merumuskan landasan kita bernegara. Sudah berhasil juga mengkompromikan antara keislaman dan kebangsaan yang dalam beberapa tempat di berbagai negara belum terselesaikan," kata Ma'ruf dalam tausiah kebangsaannya di hadapan ratusan kader PPP di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Minggu (6/1).

Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini menilai, Pancasila buat umat muslim adalah pedoman kebangsaan yang bertauhid. Sedangkan bagi kaum nasionalis, Pancasila adalah kebangsaan yang religius. Hal tersebut adalah kesepakatan sesama saudara, sebangsa dan setanah air. "Maka NKRI dianggap sudah final. Karena sudah berhasil merupakan kesepakatan," kata Ma'ruf.

Mengenai negara kekhalifaan, menurut Ma'ruf, sah saja diterapkan. Namun, di Indonesia hal itu tertolak karena kesepakatan bersama sudah memutuskan Pancasila dan UUD 1945 serta menggunakan sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Ma'ruf menjabarkan, banyak negara muslim yang meninggalkan sistem kekhalifaan. Mereka yang meninggalkan tidak bisa dibilang antislam. Ketua umum nonaktif Majelis Ulama Indonesia menegaskan, negara-negara yang meninggalkan sistem kekhalifaan tetap islami karena diputuskan bersama ulama dan warganya.

Di beberapa negara islam, ada yang menggunakan sistem kerajaan. Di antaranya adalah Arab Saudi dan Yordania. Selain itu ada juga yang menggunakan sistem pemerintah keamiran. Di antaranya Kuwait, Abu Dhabi dan Qatar.

Kemudian ada juga yang menggunakan sistem republik seperti Indonesia. Yaitu di antaranya Turki dan Pakistan. "Lalu, kenapa khilafah ditolak Indonesia? Bukan ditolak, tetapi tertolak karena menyalahi kesepakatan. Kalau kita punya misa, maka yang tidak sesuai dengan kesepakatan tertolak," ucap Ma'ruf.