Hadir RDP di DPR, Pertamina Patra Niaga Singgung Penyaluran RON 90 dan RON 92

jpnn.com, JAKARTA - Dirut Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo menyampaikan penjelasan soal isu yang berkembang di masyarakat tentang pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) RON 92 atau Pertamax dengan RON 90 atau Pertalite.
Hal demikian disampaikannya saat hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/2).
"Izin kami memberikan penjelasan terkait isu yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait kualitas BBM RON 90 dan RON 92," kata Mars Ega dalam RDP, Rabu (25/2).
Dia mengatakan Pertamina Patra Niaga memiliki dua sumber dalam pengadaan BBM untuk RON 90 dan RON 92.
"Satu sumber dari kilang Pertamina dalam Negeri, yang kedua memang ada sumber yang pengadaan dari luar negeri," kata Mars Ega.
Dia mengatakan pihaknya menerima gasoline BBM dari kilang untuk level masing-masing, yakni RON 90 dan RON 92 atau bukan kondisi tercampur.
"Jadi untuk Pertalite kami sudah menerima produk baik dari kilang maupun dari luar negeri, itu adalah bentuk RON 90. Untuk 92 juga sudah dalam bentuk RON 92 baik dari kilang Pertamina maupun pengadaan dari luar negeri
Dia memastikan tidak ada perubahan level BBM ketika Pertamina Patra Niaga menyalurkan minyak dari terminal sampai ke SPBU.
Dirut Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo menyebut minyak untuk level RON 90 dan RON 92 tidak akan tercampur aduk.
- Konsumen Bisa Ajukan Gugatan soal BBM Oplosan
- Dirut Pertamina Patra Niaga: Tidak Betul Pertamax Itu Produk Oplosan
- Soedeson Soroti Eksekusi Rumah Warga di Bekasi, Penegak Hukum Diduga Langgar Prosedur
- Polemik Band Sukatani soal Lagu Bayar Polisi, Dewi Juliani: Itu Kritik yang Harus Diterima
- Ini Respons Prabowo soal Kasus Pertalite Dioplos Jadi Pertamax
- KPK Periksa Dirut PT Alfriz Auliatama Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Rumah Jabatan DPR