Hadiri KTT ASEAN-Australia ke-2, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Memajukan Kawasan Indo-Pasifik
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam pertemuan KTT ASEAN-Australia ke-2 yang digelar di Shoka Hotel, Phnom Penh, Sabtu (12/11). Foto: Dokumentasi Humas Kemenko Perekonomian
Dalam KTT yang dihadiri para pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese tersebut, Presiden Jokowi mengemukakan tiga hal terkait fokus kerja sama yang dapat diperkokoh antara ASEAN dan Australia.
Pertama menurut Presiden, ASEAN dan Australia harus terus menjalin kerja sama konkret dalam konteks Indo-Pasifik.
“Saya yakin ASEAN – Australia dapat segera mengambil beberapa pilot projects dari 4 prioritas kerja sama yang tertera dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific," ujar Jokowi.
Dalam kaitan itu sebagai Ketua ASEAN tahun depan, lanjut Jokowi, Indonesia harapkan partisipasi Australia dalam Indo-Pacific Infrastructure Forum.
Fokus kerja sama kedua yakni Australia dapat menjadi jembatan untuk memperkuat komunikasi antara ASEAN dan Pacific Islands Forum (PIF).
Untuk itu, Indonesia mengusulkan agar komunikasi antara Sekretariat ASEAN dan PIF bisa mulai terjalin.
“Ketiga, on bilateral note, saya mengajak Australia untuk hadir dan berkontribusi dalam pertemuan Indonesia-Pacific Forum for Development yang utamanya akan memberikan perhatian pada kerja sama ekonomi dan pembangunan di kawasan Pasifik,” sebutnya.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga menggarisbawahi pentingnya ASEAN dan Australia yang memiliki tanggung jawab menjadikan kawasan sebagai epicentrum of growth.
Presiden Jokowi membahas penguatan kerja sama untuk memajukan kawasan Indo-Pasifik dalam pertemuan KTT ASEAN-Australia di Kamboja
- Ada 3 Program Diskon Menjelang Nataru, Menko Airlangga Targetkan Rp 80 Triliun Tercapai
- Berdampak Positif, Pemerintah Bakal Perpanjang Insentif PPN DTP bagi Sektor Properti
- PPN Jadi 12 Persen, Pakar: Paket Stimulus Ekonomi Akan Meringankan Beban Masyarakat
- Airlangga Dorong Koperasi Terus Tumbuh dan Beregenerasi
- Pasar Keuangan Global Makin Tak Pasti, Negara Berkembang Perlu Waspada
- Berlaku 1 Januari 2025, Pemerintah Pastikan PPN 12% Sasar Kelompok Barang dan Jasa Mewah