Hadiri Pemeriksaan, Hasto Ingatkan PDIP Partai Sah dan Miliki Fungsi yang Melekat
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memenuhi undangan klarifikasi oleh Polda Metro Jaya terkait wawancaranya di televisi nasional, Selasa (4/6).
Hasto menyatakan keterangannya dalam wawancara itu merupakan fakta yang harus disampaikan kepada publik. Menurut Hasto, pernyataan itu bisa dipertanggungjawabkan dan penyampaiannya dilindungi oleh Undang-Undang.
"Kita adalah negara hukum bukan negara kekuasaan maka saya datang dengan niat baik memenuhi surat panggilan yang diberikan kepada saya atas pernyataan saya dalam wawancara di media TV nasional," kata Hasto sebelum menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Selasa (4/6).
Hasto menyadari beberapa pernyataannya mengungkap fakta yang mungkin menyinggung. Namun, hal itu disampaikannya demi memberikan edukasi kepada masyarakat.
"Saya sampaikan dalam tanggung jawab saya untuk melakukan pendidikan politik dan fungsi komunikasi yang melekat dengan eksistensi partai. Karena PDI Perjuangan adalah partai sah menurut Undang-undang serta fungsi itu melekat dan menurut AD/ART Partai sudah saya jalankan menyatakan hal hal terkait sikap politik partai," kata Hasto.
Dosen Universitas Pertahanan ini lalu meminta awak media untuk bersabar mengenai pemeriksaan yang dijalaninya itu. Hasto mengaku ingin menghadiri pemeriksaan sebelum memberikan keterangan yang lebih lengkap kepada publik melalui pers.
Di sisi lain, Hasto juga menyatakan tidak mengenal pihak yang melaporkannya. Kemudian, Hasto menuturkan banyak membawa bukti dan berkas untuk membuktikan pernyataannya dalam wawancara bukan sebuah hoaks.
"Lengkap semuanya karena didalam surat panggilan ini saya harus membawa dokumen-dokumen pendukung," kata Hasto.
Hasto menyatakan keterangannya dalam wawancara itu merupakan fakta yang harus disampaikan kepada publik.
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Wihadi Sebut PDIP Buang Muka
- Sebegini Nilai Terbaru Investasi di IKN, Bikin Kaget
- Deddy Tidak Membantah Upaya Jokowi Mau Mengobok-Obok PDIP Mengganti Hasto