Hadiri Rakernas HIPPI, Ketum Kadin Anindya Bicara Soal Efisiensi Anggaran untuk Kepentingan Rakyat
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie membahas mengenai pentingnya mengelola keuangan negara dengan berhemat untuk kepentingan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Anindya menyampaikan hal tersebut pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (2/12/2024).
“Kita bicara mengenai pentingnya efisiensi di Indonesia untuk bisa menghemat sehingga dananya bisa dipakai untuk kepentingan rakyat,” kata Anindya.
Dia menjelaskan terdapat sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menyasar kepentingan kesejahteraan masyarakat.
“Misalnya makanan bergizi gratis, lalu juga industrialisasi agrikultur atau lumbung pangan, sampai nanti buat transisi energi, rumah murah dan lain-lain,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Anindya menilai pengusaha yang berada dalam naungan Kadin Indonesia dan Hippi memiliki fokus yang sama, yakni menjadi mitra untuk membantu pemerintah mewujudkan pertumbuhan ekonomi ke angka 8 persen dan mengentaskan kemiskinan.
“Kebetulan Kadin, baru saja Rapimnas kemarin, jadi masih segar, HIPPI adalah salah satu Anggota Luar Biasa (ALB) yang aktif. Jadi, bersama-sama kita ingin memastikan angka 8 persen sudah tercapai dan angka 0 persen kemiskinan juga tercapai, dan itu sangat mungkin,” ujar Anindya.
Anindya menambahkan hal ini dikarenakan jaringan HIPPI mulai dari dunia usaha pemula hingga besar dapat mengedepankan ekonomi masyarakat.
Ketum Kadin Indonesia Anindya Bakrie membahas mengenai pentingnya mengelola keuangan negara dengan berhemat untuk kepentingan rakyat.
- Kadin Indonesia Mengapresiasi Pemerintah yang Mendengar Masukan Masyarakat Terkait PPN 12 Persen
- Kadin Apresiasi Kebijakan Tarif PPN 12% Hanya untuk Barang dan Jasa Mewah
- Kenaikan PPN Hanya untuk Barang Mewah Bukti Keberpihakan Presiden Prabowo Pada Rakyat
- Investasi Triliunan Perlu Kepastian Regulasi, Industri Petrokimia Perlu Perhatian Pemerintah
- Soal Pilkada Disebut Berongkos Mahal, Deddy PDIP: Jangan Menyalahkan Rakyat
- 250 Asosiasi dan Himpunan Inisiasi Forum Independen Buntut Polemik Kadin Indonesia