Hadirkan Pelaku Usaha Hingga Akademisi, Kemenko PM Gelar Uji Publik Program Berdaya Bersama

“Oleh karena itu, kita harus membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan mereka secara berkelanjutan melalui kolaborasi, pendampingan yang terstandar, perluasan akses keuangan, serta pelatihan berkualitas,” ujarnya.

Dia mengungkapkan telah memberi tugas kepada Deputi Bidang koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindung Pekerja Migran Kemenko PM untuk menyusun model nasional pemberdayaan UMKM. Menurutnya dengan pengalaman panjang di dunia profesional Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat diharapkan mampu menyusun model pemberdayaan UMKM secara efektif dan terukur.

“Saya meminta langsung kepada Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran untuk memimpin penyusunan model nasional ini, dengan dukungan penuh dari seluruh asisten deputi dan unit teknis terkait di bawah koordinasi Kemenko PM,” katanya.

Leontinus Alpha Edison, Deputi Bidang koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindung Pekerja Migran Kemenko PM menyampaikan program pemberdayaa UMKM akan disusun berdasarkan pengalaman langsung dari para pelaku di lapangan.

Model pendampingan dalam “Berdaya Bersama” dirancang dengan prinsip inkubasi dan berjenjang, melalui pelatihan dua tingkat (basic–advance) yang bersifat praktis, adaptif, dan kolaboratif. Materi pelatihan mencakup 12 modul inti, antara lain kepemimpinan usaha, adopsi teknologi, akses pembiayaan, hingga keberlanjutan, manajemen krisis, dan ekspor.

“Semua modul dan pendekatan yang disusun dalam Berdaya Bersama lahir dari praktik nyata. Kami belajar langsung dari mereka yang mendampingi, baik dari pelaku usaha kecil maupun dari komunitas lokal,” ujar Leontinus.

Dalam uji publik ini sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang menyuarakan pentingnya kolaborasi, pembangunan ekosistem, serta penyusunan kebijakan yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil di lapangan.

“Uji publik ini merupakan mekanisme yang sangat baik untuk menghadirkan transparansi dalam kebijakan yang akan dijalankan ke depan. Ini bukan hanya ajang sosialisasi, tetapi juga ruang untuk mendengarkan berbagai inisiatif yang telah tumbuh di masyarakat dan mengintegrasikannya ke dalam kebijakan. Harapannya, kebijakan yang lahir benar-benar berorientasi pada ekosistem, bukan bersifat modular atau terpisah-pisah, melainkan berkelanjutan dan sistemik,” ujar akademisi dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjajaran.(fri/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?