Hafisz Tohir: Pendidikan Menjadi Pintu Masuk Kesetaraan Gender

jpnn.com, TANGERANG - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menilai peran pendidikan sangat penting dalam mewujudkan kesetaraan gender, termasuk dalam dunia politik.
Menurut dia, masalah ketertinggalan perempuan umumnya menjadi problem di negara-negara dunia ketiga seperti Afrika, di Asia khususnya Asia Tengah, dan Asia Timur Tengah.
Di negara-negara di kawasan itu masih terjadi pengklasteran bahwa perempuan tidak perlu untuk ikut bersama laki-laki dalam hal kesetaraan gender. Kondisi itu menurutnya berbeda dengan di Indonesia.
"Banyak yang kita lakukan dewasa ini, khususnya wanita-wanita di parlemen itu mereka menyatukan pendapat bahwa tidak ada persoalan yang harus kita kotak-kotakan antara kesempatan laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan kemajuan," kata Hafisz usai mengikuti Roundtable Discussion dengan tema “Generating Commitments To Build Forward” secara hybrid di Tangerang, Banten, Selasa (8/6).
Dia menjelaskan dalam hal keterlibatan perempuan di parlemen, yang dipermasalahkan bukan soal persentase keterwakilan sebesar 20 persen, 30 persen bahkan 50 persen. Tetapi yang terpenting orang-orang terpilih itu betul-betul memiliki kemampuan, terserah itu laki-laki atau perempuan.
"Saya pikir yang penting aksesnya, ketika suatu lembaga politik memberikan akses yang cukup kepada wanita, maka dia akan siap untuk bertarung di situ,” ucap Hafisz.
Politikus PAN itu juga menilai bahwa perempuan memiliki beberapa keterbatasan fisik sehingga dalam segala hal akan sulit juga akan mengalahkan kaum adam yang fisiknya memang lebih kuat. Namun, dia menyebut keduanya memiliki kesamaan dari sisi kemampuan berpikir ataupun sisi emosional.
"Maka dari itu, pendidikanlah pintu masuknya," ujar Hafisz.
Wakil Ketua BKSAP DPR Achmad Hafisz Tohir menekankan akses pendidikan penting dalam mewujudkan kesetaraan gender di segala bidang.
- Langkah Mendes Yandri Berhentikan TPP Dinilai Bukan karena Like and Dislike
- Pemenuhan Hak Pekerja Sritex Berproses, DPR Belum Perlu Bentuk Pansus
- DPR Sebut Ada Dugaan Pemalsuan Putusan dalam Perkara Alex Denni
- Legislator PKS Sebut Hak Pekerja PT Sritex Bisa Segera Dipenuhi
- DPR Bentuk Panja Usut Mafia Lahan di Batam, Pengamat: Panggil Menteri ATR/BPN
- Ibas Sebut Penguatan Riset dan Pendidikan di Indonesia Harus Diperkuat