Hah, Ketum GNPF Ulama Terkait Perusahaan di Pusaran Lapindo?
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak diserang isu yang menyebutnya sebagai pemilik saham PT Wahana Artha Raya yang dikaitkan dengan PT Lapindo Brantas. Isu itu mengemuka setelah GNPF Ulama memutuskan mendukung duet Prabowo Subianto - Sandiaga S Uno di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Namun, Martak menepis isu itu. Dia menyebut isu itu bernuansa politis dan dibuat pihak tak bertanggung jawab.
"Jadi pas 2008 saya telah menjual atau melepaskan kepemilikan saham saya di PT Wahana Artha Raya. Jadi tidak ada kaitannya utang piutang (PT Lapindo) sama sekali," kata Martak di Hotel Sofyan, Tebet, Jakarta, Senin (24/9).
Martak menegaskan, perusahaannya juga tak punya niat sedikit pun untuk merugikan negara. Dia merasa sebagai sosok berintegritas.
"Pengurus GNPF Ulama insyaallah adalah orang-orang yang mempunyai integritas moral yang teruji," tambahnya.
Untuk itu, Martak sengaja menyampaikan klarifikasi guna menepis segala tuduhan miring yang menyudutkannya terkait dengan utang negara. "Saya sampaikan ini semata untuk menjawab fitnah keji yang disampaikan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab bukan hanya untuk mendiskreditkan nama baik saya tetapi juga GNPF Ulama," imbuhnya.
Sebelumnya di medsos berseliweran isu yang menyebut Martak punya utang ke pemerintah. Dia menjaminkan seluruh asetnya di PT Lapindo Brantas kepada pemerintah untuk membayar korban lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur.(cuy/jpnn)
Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak diserang isu yang menyebutnya sebagai pemilik saham PT Wahana Artha Raya yang dikaitkan dengan PT Lapindo Brantas.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Prabowo Subianto jadi Teladan Masyarakat untuk Gigih Berjuang Capai Mimpi
- Yayasan GSN Salurkan Pupuk Gratis dan Sprayer ke Petani di Magelang
- Ini Fungsi Dewan Pertahanan Nasional yang Dibentuk Presiden Prabowo
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Hasil Survei: Mayoritas Responden Optimistis Prabowo Bawa Indonesia Lebih Baik