Haidar Dorong Menag Segera Terapkan Larangan Bercadar dan Celana Cingkrang

jpnn.com, JAKARTA - Wacana larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang bagi ASN (aparatur sipil negara) yang digulirkan Menteri Agama Fachrul Razi menuai kontroversi di masyarakat.
Namun, pegiat antiradikalisme, R Haidar Alwi, menilai langkah Fachrul Razi tersebut sudah tepat.
"Menurut saya sudah tepat," katanya, di Jakarta, Jumat (8/11), usai diskusi publik dalam rangka menyambut peringatan 74 tahun Hari Pahlawan dengan tema "Pahlawan Anti Radikal untuk NKRI, Indonesia Maju" di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta.
Haidar Alwi pernah menjadi salah satu anggota kontingen yang mewakili Indonesia dalam Konferensi ke-32 Persatuan Islam di Teheran, Iran, pada akhir 2018.
Haidar Alwi mendorong Menag Fachrul Razi segera merealisasikan aturan larangan cadar dan celana cingkrang itu, berkoordinasi dengan menteri dalam negeri dan menteri PAN-RB.
"Jadi, tinggal memperbaiki peraturan dari menteri agama tentang cadar dan celana cingkrang itu sendiri. Koordinasi dengan menteri dalam negeri dan menteri PAN-RB sehingga peraturan bisa ditelurkan dari tiga menteri tadi," kata dia.
Soal radikalisme, ia menegaskan bahwa para ulama dalam Konferensi ke-32 Persatuan Islam di Teheran, Iran, pada 22-26 November 2018 juga memperingatkan soal bahaya radikalisme.
"Bahaya radikal mengancam NKRI, semua sudah kasat mata, sudah di depan mata. Pemerintah bersama rakyat harus membumihanguskan radikalisme. Jangan terlena," kata Haidar Alwi. (antara/jpnn)
Haidar Alwi mendoorng Menag Fachrul Razi segera merealisasikan rencana melarang penggunaan cadar dan celana cingkrang bagi ASN.
- Revisi UU Kejaksaan-KUHAP: 2 Contoh Kasus Ketidakpastian Hukum Akibat Kewenangan Berlebih Jaksa
- Haidar Alwi Khawatir Revisi UU Kejaksaan dan KUHAP Berpotensi Mengulang Gejolak 2019
- Memahami Secara Utuh Hasil Survei Litbang Kompas Terkait Citra Positif Polri
- Sejumlah Alasan Pagar Laut di Tangerang Tidak Ada Hubungannya dengan Jokowi
- Fachrul Razi Sebut Penambahan Masa Reses DPD RI Berpotensi Menjadi Masalah Hukum
- Sugeng Budiono Apresiasi Kritik Haidar Alwi Terhadap Survei OCCRP