Haji
Oleh: Dhimam Abror Djuraid
Ada yang menganggap pemerintah gagal melakukan diplomasi haji, padahal negara lain telah mendapatkan kuota.
Alasan yang paling santer disebut adalah pemerintah Indonesia masih punya tunggakan komitmen pembayaran yang belum diselesaikan.
Spekulasi lain menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia menunggak komitmen itu karena dana haji telanjur dipakai untuk membiayai proyek infrastruktur.
Pemerintah belum memberi penjelasan resmi mengenai hal ini.
Namun, pemakaian dana haji untuk pembangunan infrastruktur menjadi kontroversi panas beberapa tahun terakhir.
Pemerintah beralasan bahwa sudah ada izin untuk menggunakan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur. Namun, pemerintah tidak bisa menjelaskan bagaimana mekanisme izin itu diberikan.
Pemerintah Arab Saudi dikabarkan menolak calon jemaah Indonesia yang memakai vaksin Sinovac buatan China karena belum mendapat sertifikasi dari Badan Kesehatan Dunia, WHO.
Namun, sekarang WHO sudah mengeluarkan sertifikat darurat, tetapi ternyata pemerintah Indonesia malah membatalkan pemberangkatan.
Kalau benar penundaan ini karena uang haji dipakai untuk biaya pembangunan infrastruktur, maka muncullah sebutan Haji Maskur.
- Santri Berpotensi Besar di Industri Haji dan Umrah Digital
- Presiden Prabowo Pengin Penyelenggaraan Ibadah Haji Transparan
- Tenda Dua Lantai di Mina, Fasilitas Baru untuk Jemaah Haji Khusus
- Gandeng KPK, Menag Ingin Penyelenggaraan Ibadah Haji Transparan dan Bersih
- Area Khusus untuk Jemaah Haji dan Umrah di Bandara Soetta Dinilai Penting
- BPKH Sukses Gelar Hajj Run 2024 di Padang, Begini Keseruannya