Hak Angket Sebagai Upaya DPR Melemahkan KPK

"Mereka sejauh ini masih menunggu RUU KUHP yang berulang-ulang diperpanjang proses pembahasannya," ujar Lucius.

Dia mengatakan, pengawasan kepada pemerintah juga harus dilakukan secara objektif, bukan hanya untuk apa yang terkait kepentingan mereka saja.

Hak angket harus muncul dalam konteks pengawasan terhadap kebijakan pemerintah bukan penegasan hukum KPK. "Komisi III adalah wakil rakyat dan bukan alat partai semata apalagi alat koruptor untuk menghindar dari KPK," pungkas Lucius.(boy/jpnn)