Hak Angket Seperti Nuklir, Bahaya Kalau Tak Diawasi
jpnn.com, JAKARTA - Pengajar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Umar Husin mengatakan hak angket yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), seperti senjata nuklir yang sangat berbahaya jika tidak diawasi.
“Hak angket ini sebagai senjata (DPR). Itu seperti nuklir, yang tidak bisa berhenti,” kata Umar dalam diskusi Nasib KPK di Tangan Pansus, Sabtu (8/7) di Menteng, Jakarta Pusat. “Bahkan, dalam aturan soal angket yang lama, seandainya DPR bubar, angket itu tidak bubar,” tambahnya.
Karena itu, Umar sangat senang jika ada elemen masyarakat mengawasi kerja pansus hak angket KPK di DPR. “Bahaya kalau tidak diawasi. Kewenangan sangat kuat sehingga perlu diawasi,” katanya.
Umar berpendapat KPK yang juga memiliki kewenangan yang sangat kuat harus diawasi. Salah satu yang bisa mengawasi KPK adalah DPR. Dia menegaskan, KPK harus mempertanggungjawabkan semua tuduhan yang dialamatkan kepada komisi antikorupsi itu.
Semua rumor yang dialamatkan ke KPK harus diklarifikasi. “Kalau tidak diklarifikasi nanti dianggap benar,” katanya.
Kalau benar, harus ada proses pemulihan. Kalau tidak benar, tinggal dipertanyakan kenapa itu bisa terjadi. Bisa saja ada ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas.
Lebih lanjut Umar tidak sepakat jika ada pakar yang menyarankan KPK tidak usah datang memenuhi panggilan Pansus Angket. Kemudian, heran dia, pendapat itu kemudian diralat lagi menjadi datang saja tapi tidak usah ngomong. “Ngaco. Harusnya datang dan beri penjelasan (ke Pansus),” ungkapnya. (boy/jpnn)
Pengajar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Umar Husin mengatakan hak angket yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), seperti senjata nuklir
Redaktur & Reporter : Boy
- Pimpinan KPK Sudah Dipilih, Alexander Marwata: Mustahil Bersih-bersih dengan Sapu Kotor
- 2 Bos PT Damon Indonesia Berkah Diduga Jadi Makelar Pengadaan Bansos Presiden
- KPK Dalami ke Mana Saja Wali Kota Semarang Mbak Ita Menukar Uang
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira, Honorer Tercecer dan Database Bisa Seleksi PPPK, Jumlah Peserta jadi Makin Banyak
- Dalami Uang Suap kepada Paman Birin, KPK Periksa 4 Pihak Ini
- Komisi III Pilih Komjen Pol Jadi Ketua KPK, Pernah Menjabat Kapolda Sulut