Hak Buruh Sritex Terabaikan, Arief Poyuono Ingatkan Prabowo Jangan Seperti Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto dinilai tak menunjukkan keberpihakan terhadap buruh, khususnya bagi 10.966 pekerja PT Sritex yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal akibat kebangkrutan perusahaan. Hingga kini, hak-hak pekerja seperti gaji yang belum dibayar, pesangon, dan Tunjangan Hari Raya (THR) masih belum jelas pembayarannya.

Ketum Federasi SP BUMN Bersatu Arief Poyuono menilai pemerintah seharusnya hadir untuk memastikan hak buruh terpenuhi, bukannya membiarkan mereka menunggu tanpa kepastian. Arief tak ingin hak-hak buruh tidak dipenuhi seperti yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya.

"Jika pemerintah benar-benar ingin membela buruh, sekaranglah saatnya bertindak. Jika tidak, pemerintahan Prabowo akan sama saja dengan pemerintahan sebelumnya yang tidak peduli terhadap nasib pekerja," ujar Arief dalam keterangannya, Minggu (2/3).

Saat ini, satu-satunya hak yang bisa diklaim pekerja PT Sritex hanyalah Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, pesangon dan THR masih belum ada kejelasan karena seluruh aset perusahaan berada dalam kendali kurator.

PT Sritex telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, dan asetnya kini dikelola kurator yang akan menjualnya untuk melunasi utang perusahaan kepada para kreditur. Namun, kurator memutuskan bahwa gaji terutang, pesangon, dan THR baru akan dibayarkan setelah seluruh aset Sritex terjual.

Keputusan ini bertentangan dengan Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan Tahun 2003, yang menyatakan bahwa upah dan hak-hak buruh merupakan utang yang harus didahulukan pembayarannya.

Arief menekankan bahwa pemerintah seharusnya mengambil langkah tegas dengan membentuk tim khusus untuk mengawal pemenuhan hak-hak pekerja Sritex. Jika dibiarkan, ia khawatir buruh hanya akan mendapatkan janji kosong tanpa kepastian pembayaran hak mereka.

"Banyak kasus pailit di mana buruh akhirnya tidak mendapatkan haknya karena pemerintah absen dalam mengawasi proses penjualan aset perusahaan," ujar Arief.