Hak Politik Tak Hanya Soal DPT

JAKARTA - Kekisruhan soal daftar pemilih tetap (DPT) setidaknya menjadi pertanyaan perdana dalam salah satu sesi putaran terakhir Debat Capres 2009, di Balai Sarbini, Kamis (2/7) malam. Tepatnya, saat sang moderator, Dr Pratikno, menanyakan tanggapan masing-masing capres terkait masalah DPT.

Menjawab pertanyaan moderator itu, capres Muhammad Jusuf Kalla (JK) mengatakan, hak politik tentu bukan hanya menyangkut soal DPT yang hanya terjadi lima tahun sekali. Tapi, yang paling pokok adalah menjamin hak rakyat. Antara lain juga katanya, bagaimana membawa DPR dan DPRD lebih efektif, menerima aspirasi dan mem-follow up aspirasi rakyat.

''Hak-hak rakyat seharusnya dapat disalurkan pada yang mewakilinya di dewan. Soal DPT dan penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan, semua perlu kejujuran. Administrasi yang baik, IT yang baik, itu modalnya,'' kata JK, dalam acara Debat Capres 2009 yang disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi RCTI tersebut.

Kendati pertanyaan yang diajukan sang moderator adalah soal DPT, namun capres yang berpasangan dengan cawapres Wiranto ini tak lupa menyelipkan jawaban menyangkut kebebasan pers. Karena menurut JK, kebebasan pers merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Artinya, siapapun tak boleh mengganggu kebebasan pers.