Hakim Agung Ditangkap KPK, Jokowi Sebut Ini Sudah Urgen, Lalu Perintahkan Mahfud MD

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai penangkapan Hakim Agung Sudrajad Dimyati oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan hal yang harus penting untuk melakukan evaluasi.
Jokowi mengatakan sudah memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya.
"Memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita. Dan itu, saya sudah perintahkan kepada menko polhukam. Jadi, silakan tanyakan kepada Pak Menko Polhukam," kata Jokowi di Pangkalan Udara TNI AU di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (26/9).
Eks gubernur DKI Jakarta itu juga mengajak semua pihak untuk menunggu proses hukum KPK terhadap hakim di Mahkamah Agung (MA) itu.
"Paling penting, kita tunggu sampai selesai proses hukum yang ada di KPK," jelas dia.
Diketahui, Sudarajat Dimyati telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Sudrajad telah ditahan di Rutan KPK.
Penetapan tersangka ini dilakukan setelah KPK memeriksa sejumlah pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Semarang.
Tak hanya Sudrajad, KPK juga menetapkan sembilan orang lainnya sebagai tersangka, yakni hakim yustisial atau panitera pengganti MA Elly Tri Pangestu, PNS pada Kepaniteraan MA Desy Yustria dan Muhajir Habibie, PNS MA Nurmanto Akmal dan Albasri, pengacara Yosep Parera dan Eko Suparno, serta swasta atas nama Heryanto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto.
Jokowi mengatakan sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya.
- KPK Didesak Usut Dugaan Suap Pemilihan Pimpinan DPD dan Periksa 95 Senator
- Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Soroti Dugaan Konflik Kepentingan PT Lembah Tidar
- Kasasi Ditolak MA, Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo Tetap Divonis 12 Tahun Penjara
- Usut Kasus Gratifikasi, KPK Periksa Pemeriksa Pajak di Kemenkeu
- Berfoto Bersama Prabowo, Jokowi, dan SBY, Puan: Silaturahmi Presiden dengan Ketua Lembaga
- Usut Korupsi Dana Operasional Pemprov Papua, KPK Periksa Pramugari