Hakim: BW Masih Sah Komisioner KPK
jpnn.com - JAKARTA - Kubu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komjen Pol Budi Gunawan sempat meminta untuk melihat surat kuasa masing-masing. Akhirnya, hakim Sarpin Rizaldi memberikan izin kepada masing-masing kubu untuk melihat surat kuasa usai pihak Budi Gunawan membacakan permohonan praperadilan.
Setelah melihat surat kuasa, salah satu kuasa hukum Budi Gunawan, Maqdir Ismail menjelaskan bahwa surat kuasa masih ditandatangani Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. Padahal BW, sapaan akrab Bambang, sudah menyatakan mengundurkan diri.
"Surat kuasa masih ditandatangani Bambang Widjojanto. Seingat kami Bambang Widjojanto menyatakan mengundurkan diri," kata Maqdir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (9/2).
Menanggapi hal itu, salah satu kuasa hukum KPK, Katarina Mulia Girsang mengatakan bahwa BW masih berstatus sebagai pimpinan KPK. Pasalnya, belum ada keputusan presiden terkait pemberhentian BW.
"Pemberhentian itu harus ada pengesahan presiden RI. Sampai saat ini belum ada Keppres," ujar Katarina.
Setelah mendengar tanggapan dari pihak Budi Gunawan dan KPK, hakim Sarpin Rizaldi mengungkapkan bahwa BW masih berhak memberikan kuasa. Sebab, sampai saat ini belum ada keputusan presiden terkait pemberhentian BW sebagai pimpinan KPK.
"Seperti penjelasan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan presiden terkait pemberhentian yang bersangkutan, saya pertimbangkan bahwa Bambang Widjojanto masih sah sebagai komisioner dan berhak untuk memberikan kuasa," ucap Hakim Sarpin.
Setelah itu, hakim Sarpin menanyakan kepada pihak KPK apakah ada keberatan terhadap surat kuasa kubu Budi Gunawan. "Tidak keberatan," jawab Katarina menjawab pertanyaan hakim. (gil/jpnn)
JAKARTA - Kubu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komjen Pol Budi Gunawan sempat meminta untuk melihat surat kuasa masing-masing. Akhirnya, hakim
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ribuan Honorer K2 & Non-ASN TMS Gagal Daftar PPPK 2024 Tahap 2, Astaga!
- Suparta Divonis 8 Tahun Penjara dan Ganti Rugi Rp 4,5 Triliun, Pengacara Bilang Begini
- Kemenperin Resmikan Ekosistem Solusi Teknologi SFI untuk Akselerasi Industri 4.0
- Mendes Yandri: Dana Desa Boleh Dipakai untuk Kondisi Darurat
- Bea Cukai Berikan Izin Fasilitas Kawasan Berikat untuk Perusahaan Ini
- Solutif! Bank Mandiri Bersama RSAB Harapan Kita Perkuat Digitalisasi Sektor Kesehatan