Hakim Cecar Setnov soal Uang e-KTP, Inilah Jawabannya
jpnn.com, JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mencecar Ketua DPR Setya Novanto yang menjadi saksi pada persidangan terhadap Andi Agustinus alias Andi Narogong yang menjadi terdakwa perkara e-KTP, Jumat (3/11). Namun, ketua umum Golkar itu menepis berbagai tuduhan mirik soal keterlibatannya dalam kasus e-KTP.
Pada persidangan itu, ketua majelis hakim John Halasan Butarbutar bertanya ke Setnov -panggilan akrab Novanto- soal adanya bagi-bagi duit dalam rangka mengegolkan proyek e-KTP. Namun, ketua Fraksi Partai Golkar DPR periode 2009-2014 itu mengaku tak mengetahuinya.
"Kami betul-betul tidak mengetahui, Yang Mulia," ujar Novanto di kursi saksi.
Hakim lantas melontarkan pertanyaan lain. Yakni mengonfirmasi Setnov soal keterangan saksi lain yang menyebut politikus kelahiran 12 November 1955 itu ikut mengatur bagi-bagi duit dari proyek e-KTP.
Namun, Setnov justru mengaku difitnah. "Ini fitnah yang kejam dilakukan kepada saya dan ada pihak-pihak yang menyudutkan saya," terang dia.
Seolah tak puas dengan jawaban Novanto, majelis pun mengejar dengan pertanyaan lain. Sebab, dalam surat dakwaan terhadap Andi NArogong disebutkan bahwa Novanto kebagian jatah Rp Rp 547,2 miliar.
"Anda tidak pernah terima uang?" ujar hakim Jhon.
Namun, lagi-lagi Setnov tetap kukuh membantah tuduhan bahwa dirinya terlibat patgulipat kasus e-KTP. "Iya benar (tidak pernah terima), Yang Mulia," jawab Novanto.
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mencecar Ketua DPR Setya Novanto yang menjadi saksi pada persidangan terhadap Andi Agustinus alias Andi Narogong.
- Jokowi Tanggapi Pernyataan Eks Ketua KPK Agus Rahardjo soal Kasus Setnov
- Jokowi Mempertanyakan Maksud Pernyataan Agus Rahardjo
- Menduga Pernyataan Agus Rahardjo soal Perintah Jokowi di Kasus Setnov, Antara Kontroversi dan Agenda Politik
- Praktisi Hukum Sebut Pernyataan Agus Rahardjo Tendensius dan Bernuansa Politis
- Isu Jokowi Pernah Minta Kasus Setnov Dihentikan, Awiek PPP Mengaku Semua Pihak Kaget
- Alexander Sebut Arahan Jokowi untuk Hentikan Kasus Setnov Ditolak Pimpinan KPK