Hakim Dinas Luar, Dua Terdakwa Suap Batal Divonis

jpnn.com - JAKARTA - Terdakwa perkara dugaan suap proyek pembangunan rekonstruksi Tanggul Laut Abrasi Pantai di Kabupaten Biak Numfor di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Yesaya Sombuk dan Teddy Renyut batal menerima putusan hari ini, Senin (27/10).
Sebab, ketua majelis hakim yang mengadili sidang mereka tengah dinas di luar kota.
"Sedianya sidang pembacaan putusan, tapi karena hakim ketua majelis dinas luar jadi terpaksa sidang tidak dapat dilanjutkan," kata Hakim Aviantara dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (27/10).
Aviantara menjelaskan putusan Yesaya dan Teddy akan dibacakan pada persidangan yang dilaksanakan pada hari Rabu (29/10). "Ditunda Rabu tanggal 29 Oktober 2014," ujarnya.
Sebelumnya, Yesaya yang merupakan Bupati Biak Numfor itu dituntut enam tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsidair lima bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum pada KPK. Dia juga dituntut pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik.
Jaksa menilai Yesaya terbukti menerima suap SGD 100 ribu dari Teddy yang merupakan Direktur PT Papua Indah Perkasa. Pemberian suap itu terkait proyek pembangunan rekonstruksi Talud Abrasi Pantai di Kabupaten Biak Numfor di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
Sedangkan, Teddy dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsidair tiga bulan kurungan. Jaksa menilai dia terbukti memberikan suap SGD 100 ribu kepada Yesaya terkait proyek tersebut. (gil/jpnn)
JAKARTA - Terdakwa perkara dugaan suap proyek pembangunan rekonstruksi Tanggul Laut Abrasi Pantai di Kabupaten Biak Numfor di Kementerian Pembangunan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas PAI Dirapel, Bukan Hanya PNS & PPPK
- Guru PPPK Bulan Ini Mengantongi Rp20 Juta ya? Oh, Nikmatnya
- Mudik 2025, Tol Semarang ABC Siap Terapkan One Way Lokal Kalikangkung-Bawen
- Ambiguitas Komitmen Iklim Para Pendana Infrastruktur Gas di Indonesia
- Sido Muncul Berikan Bantuan Rp 425 Juta untuk Anak Terduga Stunting di Jonggol
- Tanggapi RUU KUHAP, Gayus Lumbuun: Polisi Sebaiknya Tetap Jadi Penyidik