Hakim Konstitusi Belum Diperiksa
Tim Investigasi Yakin Penuhi Target
Kamis, 25 November 2010 – 07:42 WIB
JAKARTA - Tenggat waktu Tim Investigasi isu suap Mahkamah Konstitusi (MK) tinggal dua pekan. Namun, tim pimpinan Refly Harun itu belum juga memeriksa hakim konstitusi. Padahal, nama-nama hakim konstitusi telah dimasukkan dalam daftar pemeriksaan.
Hakim konstitusi Akil Mochtar mengaku belum diperiksa Tim hingga kemarin (24/11). Hakim kelahiran Putussibau, Kalimantan Barat ini juga tidak dihubungi terkait adanya agenda pemeriksaan. "Sampai detik ini belum," kata mantan politikus Partai Golkar ini kemarin (24/11).
Hal senada diungkapkan Ketua MK Mahfud M.D. Hingga kemarin, dia juga belum diperiksa Tim. "Sampai sekarang saya belum didatangi oleh Tim Investigasi. Kalau Tim mau bekerja secara diam-diam, itu terserah mereka," katanya kemarin (24/11).
Padahal, dalam rapat perdana Tim pada Rabu (10/11) lalu, Juru Bicara Tim Saldi Isra menegaskan bahwa hakim MK masuk dalam daftar pemeriksaan. Mereka akan dikonfirmasi apakah terlibat dalam dugaan suap untuk "membereskan" perkara di MK. Bahkan, dalam pemeriksaan tersebut, Tim akan mendatangi para hakim.
Seperti diketahui, Tim yang terdiri dari lima orang tersebut fokus terhadap tiga isu utama. Yakni, isu "tarif" berperkara di MK mulai Rp 10 miliar hingga Rp 12 miliar, adanya seseorang yang menyetor uang Rp 1 miliar kepada hakim konstitusi, dan seseorang yang hendak menyetor duit dollar Amerika senilai Rp 1 miliar untuk diberikan ke hakim MK.
Dihubungi terpisah, Saldi Isra menegaskan bahwa Tim saat ini terus bekerja merampungkan investigasi. Kendati belum memeriksa sembilan hakim konstitusi, dia optimistis bahwa Tim tetap akan mampu menyelesaikan tugas hingga deadline pada 8 Desember.
Informasi yang diterima Jawa Pos menyebutkan, Tim memang sengaja belum memeriksa para hakim. Mereka menempatkan agenda pemeriksaan di akhir waktu penyelidikan. Tujuannya, semua informasi dari para saksi tinggal diklarifikasi ke hakim yang bersangkutan. "Saya tidak mau berkomentar soal substansi imvestigasi," kata Saldi saat dikonfirmasi tentang informasi tersebut.
Hakim konstitusi Akil Mochtar mengaku belum diperiksa Tim hingga kemarin (24/11). Hakim kelahiran Putussibau, Kalimantan Barat ini juga tidak dihubungi terkait adanya agenda pemeriksaan. "Sampai detik ini belum," kata mantan politikus Partai Golkar ini kemarin (24/11).
Hal senada diungkapkan Ketua MK Mahfud M.D. Hingga kemarin, dia juga belum diperiksa Tim. "Sampai sekarang saya belum didatangi oleh Tim Investigasi. Kalau Tim mau bekerja secara diam-diam, itu terserah mereka," katanya kemarin (24/11).
Padahal, dalam rapat perdana Tim pada Rabu (10/11) lalu, Juru Bicara Tim Saldi Isra menegaskan bahwa hakim MK masuk dalam daftar pemeriksaan. Mereka akan dikonfirmasi apakah terlibat dalam dugaan suap untuk "membereskan" perkara di MK. Bahkan, dalam pemeriksaan tersebut, Tim akan mendatangi para hakim.
Seperti diketahui, Tim yang terdiri dari lima orang tersebut fokus terhadap tiga isu utama. Yakni, isu "tarif" berperkara di MK mulai Rp 10 miliar hingga Rp 12 miliar, adanya seseorang yang menyetor uang Rp 1 miliar kepada hakim konstitusi, dan seseorang yang hendak menyetor duit dollar Amerika senilai Rp 1 miliar untuk diberikan ke hakim MK.
Dihubungi terpisah, Saldi Isra menegaskan bahwa Tim saat ini terus bekerja merampungkan investigasi. Kendati belum memeriksa sembilan hakim konstitusi, dia optimistis bahwa Tim tetap akan mampu menyelesaikan tugas hingga deadline pada 8 Desember.
Informasi yang diterima Jawa Pos menyebutkan, Tim memang sengaja belum memeriksa para hakim. Mereka menempatkan agenda pemeriksaan di akhir waktu penyelidikan. Tujuannya, semua informasi dari para saksi tinggal diklarifikasi ke hakim yang bersangkutan. "Saya tidak mau berkomentar soal substansi imvestigasi," kata Saldi saat dikonfirmasi tentang informasi tersebut.
Saldi menegaskan bahwa Tim tidak akan mempublikasikan semua tahapan investigasi. Mereka khawatir, jika terlalu banyak publikasi, kerja Tim akan terpengaruh. Upaya investigasi dugaan suap bisa gagal. Sebab, para pihak yang hendak diselidiki bisa menghindar bahkan lari. "Kami bekerja diam-diam," kata ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. (aga)
Baca Juga:
JAKARTA - Tenggat waktu Tim Investigasi isu suap Mahkamah Konstitusi (MK) tinggal dua pekan. Namun, tim pimpinan Refly Harun itu belum juga memeriksa
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Kontrak Kerja PPPK 2024 Tanpa Putus demi Keadilan, Semoga Dikabulkan
- Aryudha Berani Memastikan Nasib Honorer Gagal PPPK 2024, Alhamdulillah
- 5 Berita Terpopuler: Info Terbaru soal Pengumuman PPPK Guru, Peserta Kode R2 Kaget, Kini Misterinya Bukan Cuma soal Gaji
- Menhut Raja Juli Bertemu Perwakilan CSO, Bahas Soal Pengelolaan Hutan Adat
- Oknum Dosen Lakukan Pelecehan Sesama Jenis di Mataram, Sahroni Geram!
- Jokowi Masuk Daftar Pimpinan Korup, PBNU: Apakah Lembaganya Kredibel?