Hakim Minta DPR Ingatkan Pemerintah

Sunoto menambahkan, sejak 2004 para hakim tidak pernah mendapatkan rumah dinas ataupun pengganti biaya sewa rumah. Bahkan pengamanan terhadap para hakim juga sangat minim. Karenanya, kata Sunoto, banyak hakim terbunuh karena pengamanan tidak layak.

Sedangkan dari sisi kesehatan, para hakim hanya meanfaatkan layanan Askes. "Banyak obat yang tidak bisa dirembes dengan askes. Akhirnya hakim mengeluarkan uang biaya sendiri," jelasnya. "Sewa rumah  keluarkan dana sendiri, termasuk untuk perbaikan rumah dinas yang rusak," katanya.

Ditegaskannya, untuk masalah transportasi pun para hakim juga tak seperti PNS lainnya. Padahal dalam pasal 25 UU Peradilan Umum disebutkan, harusnya para hakim mendapat fasilitas transportasi.

Namun faktanya, di lapangan justru banyak hakim yang naik angkot ataupun ojek. "Padahal di Undang-undang dijamin," katanya.