Hakim Minta JPU KPK Panggil Paksa Istri Akil

jpnn.com - JAKARTA - Istri mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Ratu Rita mangkir dari panggilan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk hadir bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini (28/4). Rita dijadwalkan menjadi saksi dalam persidangan terdakwa kasus dugaan suap penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak dan Pemilihan Gubernur Banten di MK, Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan.
Jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK, Dzakiyul Fikri menyatakan bahwa pihaknya sudah memanggil Rita hingga dua kali sesuai dengan alamat tempat tinggal yang tercantum di berita acara pemeriksaan. Namun, jaksa mendapat informasi bahwa Rita sudah pindah tempat tinggal.
"Kami berusaha memanggil satu kali lagi, tempat tinggal di Pontianak. Sampai saat ini belum ada keterangan," kata Jaksa Dzakiyul dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (28/4).
Karena itu, jaksa meminta untuk memanggil lagi Ratu Rita. "Apabila diperkenankan, karena tempat tinggal yang baru. Coba kami panggil satu kali lagi," ujarnya.
Ketua Majelis Hakim Matheus Samiaji mempersilakan untuk melakukan pemanggilan lagi kepada Ratu Rita. Kalau perlu, ujarnya, jaksa melakukan panggilan paksa.
"Ya kalau perlu ya pakai kekuasaanlah, dipanggil paksa. KPK biasanya enggak pernah kesulitan menghadirkan orang. Penuntut umum diberi kesempatan satu kali. Diberikan kesempatan terakhir di sidang yang akan datang kalau tidak hadir ya kami lanjutkan," ujar Matheus. (gil/jpnn)
JAKARTA - Istri mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Ratu Rita mangkir dari panggilan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ema Sumarna Dipindahkan ke Rutan Kebonwaru Selama Jalani Proses Sidang
- Ditunjuk Sebagai Kepala Danantara, Sebegini Harta Kekayaan Rosan Roeslani
- Peradi: Advokat Harus Diawasi Ketat Untuk Hindari Aksi Naik Meja di Persidangan
- Pemkot Tangerang Ajak Para WP Manfaatkan Pekan Panutan Pajak 2025, Ada Diskon 25 Persen
- Kejaksaan Dianggap Tak Serius Tangani Kasus Pemalsuan Dokumen RUPSLB BSB
- Asido Ungkap Peran Advokat dalam Bidang Kepailitan dan PKPU