Hakim Minta Setnov Tak Bohong soal Duit Andi Narogong

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Setya Novanto menepis dugaan yang menyebutnya menerima aliran uang fee 11 persen dari nilai proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Setnov -panggilan akrab Novanto- menyampaikan bantahannya saat dihadirkan sebagai saksi persidangan perkara e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4). "Tidak benar, Yang Mulia," kata Setnov.
Setnov yang memimpin Fraksi Partai Golkar DPR periode 2009-2014 juga mengaku tidak mengetahui adanya bagi-bagi uang dari pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong tekait proyek e-KTP.
Namun, Ketua Majelis Hakim John Halasan Butarbutar tak langsung percaya pada kesaksian Setnov. Hakim John lantas lantas mengingatkan ketua umum Golkar itu untuk memberikan keterangan yang jujur.
"Saya cuma ingatkan anda sudah disumpah," ujar Hakim John.
Namun, Setnov bertahan dengan kesaksiannya. “Betul, Yang mulia. Sesuai sumpah saya," jawab ketua DPR yang pernah terseret kasus Papa Minta Saham itu.
Dalam surat dakwaan, Setnov terungkap dijatah sebesar Rp 574 miliar oleh Andi Narogong. Uang itu merupakan bagian 11 persen dari total nilai proyek e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun.
Jaksa penuntut umum (JPU) KPK meyakini pemberian uang itu telah terealisasi kepada Setnov. Nama Setnov bahkan disebut hingga 22 kali dalam surat dakwaan perkara e-KTP karena dianggap bersama-sama dua terdakwa dan Andi Narogong dalam mengatur patgulipat e-KTP.(put/jpg)
Ketua DPR RI Setya Novanto menepis dugaan yang menyebutnya menerima aliran uang fee 11 persen dari nilai proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Innalillahi, Ketua DPP PDIP Nusyirwan Meninggal Dunia
- Sinyal Jokowi Gabung PSI Makin Kuat, Golkar: Pasti Ada Hitungan Politik
- 1.824 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Demo di DPR Hari Ini
- Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pengelolaan Aset Negara Oleh PPKGBK
- Sahroni Usul KPK Buat Aturan Penahanan Gaji-Promosi Jabatan Bagi Pejabat Tak Lapor LHKPN
- Praktisi Intelijen Sebut Masyarakat Tidak Perlu Khawatir Soal UU TNI