Hakim MK Sebut Aturan Investasi Timpang

JAKARTA - Konflik agraria antara warga dengan perusahaan seperti yang terjadi di Mesuji, Lampung dan Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan ada yang salah dengan peraturan investasi di daerah-daerah. Karenanya, perlu ada perubahan aturan mengenai investasi agar hal serupa tak terulang kembali.

 

“Pemerintah menganggap investasi bisa menyelesaikan segala-galanya masalah. Harus ada yang dirubah,” kata Juru Bicara MK, Akil Mochtar saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Rabu (28/12).

Menurutnya, semua yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA) selalu berpotensi menimbulkan konflik besar, terutama rakyat dengan pemerintah pusat. “Konflik dalam cara yang lebih halus, yakni antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Itu juga konflik,” imbuh Akil.

Investasi sendiri dilihat sebagai hal yang sangat menguntungkan bagi rakyat. Namun, pemerintah perlu memikirkan aturan agar perusahaan yang menanamkan modalnya di daerah bisa dan selalu bertindak adil kepada masyarakat sekitarnya.