Hakim: Pesantren jadi Garda Terdepan Ekonomi Syariah Mencetak Generasi Unggul

jpnn.com, LAMPUNG - Anggota DPD dari Lampung Abdul Hakim menyatakan Komite IV DPD yang bermitra dengan lembaga perbankan, salah satunya Bank Indonesia, terus melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional dengan membangkitkan ekonomi pesantren.
Menurutnya, pesantren harus menjadi garda terdepan dalam kebangkitan ekonomi syariah dan iron stock menyiapkan generasi unggul.
"Saya akan terus mendorong dan bersinergi dengan mitra kerja agar pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19 bisa cepat dillakukan," kata Hakim menghadiri panen labu madu di lahan milik Pondok Pesantren Minhadlul Ulum, Pesawaran, Lampung, Minggu (13/12).
Pengasuh Pondok Pesantren Minhadlul Ulum Gus Aminudin mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak.
Gus Aminudin bersyukur atas perkembangan bisnis labu madu di pondok pesantren miliknya.
“Alhamdulillah berkembang bagus, atas dukungan semua pihak seperti Bank Indonesia, Polinela (Politeknik Negeri Lampung), dan tentunya Senator Lampung Pak Hakim yang terus mendorong sinergitas dengan mitra kerjanya," kata dia.
Dewan Pakar Forum Bisnis Pesantren dan juga Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Lampung Ruslan Abdul Ghofur menyatakan bisnis pesantren dan komunitas Muslim merupakan arah baru ekonomi syariah yang membutuhkan dukungan semua pihak termasuk DPD.
Direktur Polinela Sarono memastikan bahwa kampusnya siap menerima konsultasi dan pembimbingan agar kegiatan penanaman labu madu bisa terus berkembang.
Pesantren harus menjadi garda terdepan dalam kebangkitan ekonomi syariah dan menyiapkan generasi unggul.
- Rustini Muhaimin Menggelar Bakti Sosial saat Bersafari Ramadan ke Gunungkidul
- Pesantren Jalan Cahaya Buka Akses Pendidikan untuk Anak Jalanan
- Ketua DPD RI Sultan B Najamudin Serahkan Bantuan untuk Korban Banjir di Bekasi
- Sultan Apresiasi Pemerintah Turunkan Harga Tiket Pesawat
- Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan, Ning Lia Ajak Masyarakat Jadi Agen Keberlangsungan Bangsa
- Senator Filep Wamafma: Pengurangan Dana Otsus Menghambat Pembangunan di Papua