Hakim Sama, Gugatan Sama, Putusan Beda

jpnn.com - JAKARTA - Bukan hanya putusan Mahkamah Konstutusi (MK) terkait sengketa pilkada Kota Sibolga, Sumut, yang dicurigai.

Roder Nababan, pengacara yang kerap beracara di MK,  juga mengungkit sengketa pilkada Dairi  yang diputus MK pada 12 Januari 2009. MK menolak gugatan Parlemen Sinaga, yang menunjuk Roder sebagai pengacaranya.  

Perkara disidangkan hakim MK yang dipimpin Arsyad Sanusi --hakim MK yang belakangan juga 'bermasalah' dan mengundurkan diri. Akil sendiri hanya menjadi anggota panel dalam perkara Dairi ini.

Sebagai pengacara yang sudah kerap beracara di MK, Roder mengaku jauh hari sebelum putusan, dirinya yakin MK akan memutuskan pilkada Dairi bakal diulang. "Karena saksi-saksi dan bukti-bukti, semua klop. Tapi nyatanya pilkada Dairi tak diulang," ujar Roder kepada JPNN, kemarin.

Padahal, menurut dia, kasus Dairi mirip dengan sengketa pilkada Taput, yang oleh MK diputuskan harus diulang pilkadanya.

Dari dokumen JPNN yang masih tersimpan, begitu keluar putusan saat itu, kepada koran ini Roder Nababan sudah mengungkapkan kekecewaannya. Roder yang juga kuasa hukum pemohon sengketa pilkada Taput yang diputus MK 16 Desember 2008 itu menilai, majelis hakim MK telah menerapkan  standar ganda.

Persoalan mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda pada pilkada Taput, oleh majelis hakim MK dijadikan pertimbangan hukum.  "Tapi, pada pilkada Dairi hal itu tidak dilakukan," cetus Roder saat itu kepada JPNN.

Catatan JPNN, anggota hakim MK yang menyidangkan kasus Dairi sama dengan yang menangani sengketa pilkada Taput yakni Akil Mohtar, Arsyad Sanusi, dan Maria Farida. Bedanya, pada sengketa pilkada Taput ketua majelis hakimnya Akil Mohtar, sedang untuk Dairi ketuanya Arsyad Sanusi.