Hakim Tipikor Tolak Eksepsi Antony
Selasa, 16 September 2008 – 11:49 WIB
![Hakim Tipikor Tolak Eksepsi Antony](https://cloud.jpnn.com/photo/image_not_found.jpg)
Hakim Tipikor Tolak Eksepsi Antony
JAKARTA- Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menolak eksepsi mantan anggota DPR RI Antony Zeidra Abidin dalam perkara aliran dana Bank Indonesia (BI) sebesar Rp. 31,5 miliar. ''Majelis Hakim menyatakan, keberatan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa tidak dapat diterima,'' ujar Ketua Majelis Hakim Masrurdin Chaniago, pada sidang Tipikor yang berlangsung Selasa (16/9). Majelis hakim berpendapat, sebagian materi keberatan yang disampaikan oleh Antony dan tim penasihat hukumnya telah memasuki pokok perkara, sehingga membutuhkan pembuktian lebih lanjut.
Dalam keberatannya, Antony dan tim kuasa hukumnya antara lain menyatakan dakwaan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak lengkap karena tidak menguraikan perbuatan orang-orang yang diduga terlibat dalam perkara itu. Dalam dakwaan JPU jelas-jelas menyebut nama Aulia Tantowi Pohan dan Burhanuddin Abdullah, namun tidak menguraikan perbuatan orang-orang itu. Namun, Majelis hakim tidak mempertimbangkan keberatan itu karena sudah memasuki pokok perkara.
Perkara aliran dana BI menjerat anggota DPR Hamka Yandu sebagai terdakwa I dan Antony Zeidra Abidin sebagai terdakwa II yang disidang dalam satu berkas perkara. Dalam perkara itu, hanya Antony yang mengajukan keberatan atas dakwaan JPU. Dalam dakwaannya, JPU menyatakan Antony dan Hamka menerima uang sedikitnya Rp31,5 miliar dari pejabat BI untuk keperluan pembahasan masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan revisi UU BI.(aj/JPNN)
JAKARTA- Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menolak eksepsi mantan anggota DPR RI Antony Zeidra Abidin dalam perkara aliran
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- PP GPA Minta KPK Tetapkan Tersangka Aktor Dugaan Korupsi CSR BI
- Realisasi Investasi Jateng 2024 Mencapai Rp 88,44 T, Serap 409.338 Naker
- Presiden Erdogan Puji Sikap Tegas RI Memperjuangkan Kemerdekaan Palestina
- Saleh PAN Yakin Prabowo tak Ingin Efisiensi Anggaran Mengorbankan Pegawai
- Tidak Lulus PPPK, Honorer Satpol PP Depresi hingga Meninggal Dunia
- Dampak Efisiensi Anggaran, MK Cuma Mampu Bayar Gaji Sampai Mei 2025