Hakim Vonis Rafael Alun 14 Tahun dan Wajib Bayar Rp10 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis 14 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta terhadap mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo.
Hakim menyatakan Rafael Alun terbukti bersalah menerima gratifikasi terkait jabatannya dan melakukan tindak pidana pencucian uang.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda Rp 500 juta subsider tiga bulan," kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Suparman Nyompa saat membacakan amar putusan, Senin (8/1).
Selain itu, Rafael Alun juga dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 10,079 miliar.
Jaksa bakal menyita dan melelang harta Rafael Alun jika tak membayar uang pengganti tersebut dalam tempo sebulan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap.
Jika harta bendanya tak mencukupi membayar uang pengganti, Rafael Alun dipidana penjara tiga tahun.
Hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Rafael Alun sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK. Namun, hukuman denda dan uang pengganti lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang menutut Rafael Alun dihukum membayar denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp 18,99 miliar subsider tiga tahun.
Dalam menjatuhkan hukuman tersebut majelis hakim mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan.
Hakim menyatakan Rafael Alun terbukti bersalah menerima gratifikasi terkait jabatannya dan melakukan tindak pidana pencucian uang.
- Usut Kasus Gratifikasi, KPK Periksa Pemeriksa Pajak di Kemenkeu
- Usut Gratifikasi Pejabat Pajak, KPK Periksa Bos PT Cakra Kencana Indah dan PT Mitra Adiperkasa
- Bantah Suap Hakim, Pengacara Ronald Tannur Minta Maaf kepada Heru Hanindyo
- Aturan Baru, Barang Kiriman Jemaah Haji Maksimal Nilainya Rp 24,5 Juta Bebas Bea Masuk
- Usut Kasus Gratifikasi di DJP, KPK Periksa Sejumlah Bos Perusahaan
- Mengaku Prihatin, Prabowo Janji Bakal Tambah Tunjangan Hakim