Hal Buruk ini Bisa Terjadi jika Pemerintah Mengeluarkan Sertifikasi Ulama

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jazuli Juwaini mengaku khawatir atas rencana sertifikasi ulama dari Kementerian Agama.

Bisa saja, kata dia, rencana sertifikasi menjadi upaya mengekang kebebasan dalam beragama.

"Hal ini bisa disalahpahami pemerintah mengontrol dakwah dan kehidupan beragama warga negara yang akan mengekang kebebasan dalam menjalankan agama sebagaimana dijamin oleh konstitusi," ungkap Jazuli. 

Fraksi PKS, kata Jazuli, menolak rencana sertifikasi itu. Selain bisa mengekang, rencana sertifikasi juga ditolak Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Pemerintah, kata dia, seharusnya mendengarkan penolakan MUI. Sebagai wakil dari ormas-ormas Islam, sikap MUI mencerminkan dan merepresentasikan sikap ulama di Indonesia. 

"Sudah semestinya pemerintah mendengar dan mempertimbangkan dengan baik untuk mengurungkan rencana tersebut," ucap dia.

Sebagai langkah alternatif yang konstruktif, kata dia, pemerintah cukup memberikan rambu-rambu dan pedoman umum bagaimana meningkatkan kesadaran keberagamaan dan kebangsaan. 

Kemudian, pemerintah menyosialisasikan rambu tadi kepada ormas keagamaan di seluruh Indonesia. Dari situ, program sertifikasi tidak perlu dilakukan.