Hal yang Perlu Anda Tahu soal Polemik Jiwasraya
"Kalau begitu terus, kepercayaan publik kepada lembaga keuangan juga akan menurun dan menjadi problem serius karena yang seperti ini beberap kali terjadi," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/12).
Ia menegaskan karena ini perusahaan asuransi BUMN maka sudah seharusnya pengawasan pemerintah melekat. Sebab, banyak modal negara dan kepercayaan publik dipertaruhkan.
"Uang negara ditaruh (dikucurkan) begitu besar, kepercayaan publik juga sama, tetapi tiba-tiba sepertinya kecolongan dengan pengelolaan yang tidak prudent. Masa harus terus menerus ditimpa dengan problem yang sama, tersandung dengan masalah yang sama dan di tempat yang sama. Itu menurut saya harus belajar," katanya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi menilai setidaknya dua langkah penting yang perlu dilakukan dalam mengatasi persoalan Jiwasraya. Pertama, pemeriksaan secara hukum terhadap pihak-pihak yang menyebabkan masalah di Jiwasraya. "Kedua, jalan keluar untuk memberi perlindungan kepada para pemegang polis,” ujar Fathan di Jakarta, Jumat (20/12).
Fathan mengingatkan semua pihak yang menyebabkan skandal Jiwasraya terjadi harus diperiksa. "Yang dimintai tanggung jawab bukan hanya direksi dan komisaris lama, tapi juga para pemain di pasar modal yang terlibat, dan siapa pejabat Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi pada waktu itu,” pungkasnya. (boy/cuy/fri/jpnn)
Komisi VI DPR meminta aparat penegak hukum mencegah direksi perusahaan Jiwasraya periode 2013-2018.
Redaktur & Reporter : Boy
- Gaji Honorer Tidak Seberapa, Mau Dipotong Tapera, Kebijakan Aneh
- Punya Asuransi Tidak Pernah Klaim, Apakah Rugi? Aidil Menjawab Begini
- Program Penyelamatan Pemegang Polis Jiwasraya Berakhir, IFG Life Terima Pengalihan Polis
- Benahi Perusahaan, Manajemen Jiwasraya Terapkan Prinsip GCG
- Presiden Sudah Memperingatkan, Ada Banyak yang Menangis, Tolong Hati-Hati!
- Fenomena Goreng Saham, Jokowi Tak Ingin Rakyat Menangis Seperti Kasus Indosurya hingga Jiwasraya