Halili Hasan: Indonesia Hadapi Tantangan Serius Soal Moralitas Penyelenggara Negara
Pakar filsafat STF Driyarkara Budhy Munawar Rachman melihat masalah etika penyelenggara negara melalui pendekatan filosofis antara Machiavellianisme dan demokrasi.
Machiavellianisme, menurut Budhy, mengajarkan penguasa untuk mengutamakan efektivitas dan pragmatisme dalam mencapai dan mempertahankan kekuasaan, seringkali dengan mengabaikan prinsip moral.
Budhy mengkhawatirkan bahwa kecenderungan Machiavellianisme ini semakin terlihat dalam praktik politik di Indonesia.
Dia mencatat delapan indikator penyelenggaraan negara yang cenderung ke arah Machiavellianisme, antara lain korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi terhadap masyarakat adat, krisis moralitas di kalangan pejabat, dan rendahnya tanggung jawab serta amanah dalam pemerintahan.
Budhy juga mempertanyakan relevansi agama dalam mencegah Machiavellianisme, mengingat agama seringkali digunakan sebagai alat politik untuk meraih kekuasaan.
"Machiavellianisme cenderung menggoda, karena kekuasaan itu cenderung korup," kata Budhy.
Namun, dia tetap percaya bahwa agama masih mampu memberikan pengaruh moral yang kuat, asalkan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dapat diterapkan dengan cara yang universal dan tanpa politisasi.(fri/jpnn)
Indonesia yang telah berdiri selama 79 tahun mengalami tantangan serius dalam hal moralitas penyelenggara negara dan kualitas kehidupan bernegara.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Andar Nubowo: Peran Agama Makin Bergeser dari Esensinya
- BPIP: Menangkal Pelemahan Budaya Hukum Lewat Penegakan Etika Berbangsa dan Bernegara
- Positivisasi Etika Lawan Manipulasi Hukum
- Pembentukan Lembaga Ini Dinilai Jadi Solusi Atas Persoalan Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara
- Unhas Jadi Tuan Rumah FGD Ketiga BPIP untuk Membahas Etika Penyelenggara Negara
- BPIP Gelar FGD Bertema Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara