Hamas Setuju, Abbas Pimpin Pemerintahan Bersatu Palestina
Selasa, 07 Februari 2012 – 09:01 WIB
Pemimpin 76 tahun itu menyatakan bahwa pemerintahan nasional bersatu Palestina akan diisi oleh jajaran teknokrat independen. Upaya itu dilakukan untuk meminimalkan konflik antara faksi Hamas dan Fatah di pemerintahan.
Baca Juga:
Terpisah, Mashaal pun memaparkan hal sama. ’’Kami informasikan kepada seluruh rakyat Palestina bahwa kami serius dengan janji untuk untuk menyembuhkan luka dan mempersatukan kembali seluruh elemen politik,’’ ungkap tokoh 55 tahun tersebut. Lebih lanjut, Mashaal menyatakan bahwa persatuan Palestina menjadi satu-satunya cara untuk melawan Israel.
Sesuai Deklarasi Doha, pemerintahan nasional bersatu Palestina itu memiliki tugas utama sebagai penyelenggara pemilu. ’’Pemerintahan baru akan menyelenggarakan dan menjalankan pemilu serta pemilihan presiden dengan baik dan lancar,’’ terang dokumen resmi tersebut. Sayangnya, Abbas maupun Mashaal masih sama-sama bungkam soal tanggal pemilu atau pilpres Palestina.
Selain berupaya mewujudkan rekonsiliasi nasional secara politik, Abbas juga berjanji merekonstruksi Jalur Gaza. Wilayah Palestina yang porak poranda akibat bentrok Hamas dan Fatah pada 2007 tersebut nyaris tidak terjamah pembangunan. Blokade Israel juga membuat Gaza jauh tertinggal dari wilayah yang lain. Karena itu, pemerintahan baru bakal memusatkan perhatian pada pembangunan Gaza. (AFP/AP/hep/dwi)
DOHA – Palestina merdeka dan bersatu bakal segera menjadi kenyataan. Hal itu ditandai dengan pembentukan pemerintahan nasional bersatu Palestina.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Prabowo Tegaskan Dukungan Indonesia untuk Kemerdekaan Palestina
- Raja Malaysia Beri Ucapan Selamat Kepada Prabowo: Tahniah Yang Mulia
- Raja Malaysia Beri Ucapan Selamat Kepada Prabowo: Tahniah Yang Mulia
- Ini 4 Faktor untuk Mencapai Visi Integrasi dan Konektivitas Subkawasan BIMP-EAGA
- Indonesia Dorong 4 Strategi Penguatan Kerja Sama Antar-Kepala Daerah BIMP-EAGA
- Drone dari Lebanon Menghantam Kediaman PM Israel Benjamin Netanyahu