Hamdalah, Bansos Nontunai Jangkau Wilayah Perbatasan

Hamdalah, Bansos Nontunai Jangkau Wilayah Perbatasan
PENCAIRAN BANSOS : Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bersama Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat (berpeci hitam ) saat menyaksikan proses pencairan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) nontunai di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (18/3). Foto: Biro Humas Kemensos

jpnn.com, MEMPAWAH - Pemerintah terus memperluas cakupan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) non-tunai. Warga di kawasan perbatasan dengan negara lain pun masuk dalam cakupan PKH.

Di Kalimantan Barat yang memiliki perbatasan darat dengan Malaysia, terdapat 16.957 keluarga penerima manfaat (KPM) PKH. Total bantuan sosial untuk penerima PKH non-tunai di provinsi yang beribu kota di Pontianak itu mencapai Rp 32 miliar.

Presiden Joko Widodo menyerahkan PKH non-tunai untuk 16.957 KPM di Kalbar secara simbolis di Kabupaten Mempawah, Sabtu (18/3). Penyerahan PKH di Kalbar dibarengi dengan pemberian paket bantuan sosial Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Program Makanan Tambahan (PMT).

"Hati-hati, uang ini bukan untuk beli pulsa dan rokok. Kalau ketahuan nanti dicabut," ujar presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu.

Sedangkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang ikut mendampingi Presiden Jokowi menjelaskan, ada delapan kecamatan di wilayah perbatasan RI- Malaysia di Kalbar yang menjadi sasaran pencairan PKH. Yakni tiga kecamatan di Kapuas Hulu, dua kecamatan di Sambas dan tiga kecamatan di Mempawah

"Ini bagian dari upaya pemerataan jangkauan bansos non tunai sesuai strategi nasional keuangan inklusif. Jadi tidak hanya di wilayah perkotaan saja namun hingga wilayah perbatasan," ungkap Khofifah sebagaimana siaran pers Kemensos.

Namun, katanya, secara keseluruhan ada ada 172 kecamatan di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalbar yang menjadi lokasi sasaran PKH. Sejauh ini sudah 24 kecamatan yang telah mengintegrasikan penyaluran bansos secara non-tunai.

Sementara secara keseluruhan nilai total bansos yang disalurkan Pemerintah melalui Kementerian Sosial untuk Provinsi Kalbar senilai Rp 464,9 miliar yang terdiri terdiri dari bansos PKH, beras sejahtera, bansos lanjut usia, bansos disabilitas, dan hibah dalam negeri.

Pemerintah terus memperluas cakupan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) non-tunai. Warga di kawasan perbatasan dengan negara lain pun masuk dalam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News