Hanafi: Pembebasan WNI Gunakan Dua Pendekatan

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menilai lampu hijau yang diberikan Kementerian Pertahanan Filipina terhadap peran serta TNI dalam upaya pembebasan WNI yang disandera kelompok sempalan Abu Sayyaf, belum menjamin keselamatan sandera.

Justru, dia mendorong agar cara-cara intelijen dan gerakan tanpa kekerasan tetap diutamakan dalam membebaskan tujuh WNI yang masih disandera. Apalagi, dalam dua operasi sebelumnya cara ini membuahkan hasil.

"Pilihan yang tersedia bagi kita adalah operasi intelijen dengan cara nirkekekerasan. Pembebasan sandera WNI yang dulu juga nyatanya berhasil karena negosiasi," kata Hanafi.

Pendapat ini disampaikan politikus muda Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, mengingat situasi politik terkini di Filipina. Adapun izin untuk TNI terlibat disampaikan Menhan RI Ryamizard Ryacudu mengutip Menhan Filipina yang lama, bukan era Presiden Duterte saat ini.

Sementara Duterte bersama Menhan dan Panglima baru-nya, kata Hanafi, punya pendekatan berbeda terhadap Abu Sayyaf Group (ASG). Duterte menurutnya akan memberi kesempatan ASG untuk menempuh jalan damai melalui negosiasi.

Sebaliknya, jikaASG-nya ndableg, maka Duterte tampaknya akan mengajak MILF & MNLF untuk bersama-sama tentara Filipina melakukan penumpasan ASG dengan mendeklarasikan darurat militer untuk wilayah Basilan dan Sulu.

"Kalau TNI mau terlibat dalam opmil ini mestinya juga sudah diajak bicara. Tapi ini menyisakan satu pe-er lagi karena keterlibatan TNI dalam suatu perang harus atas persetujuan DPR dan konstitusi Filipina pun juga melarang keterlibatan pasukan Asing kecuali dengan traktat tersendiri yang disetujui parlemen mereka," jelas Hanafi.

Itu sebabnya putra Amien Rais ini mendorong dikedepankannya pendekatan Intelijen dan Negosiasi tanpa kekerasan. Kecuali bila WNI sudah bebas, maka pilihan TNI terlibat operasi militer di Filipina merupakan pilihan lain.