Hanafi Rais Minta Jokowi Lebih Tegas
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais meminta Presiden Joko Widodo lebih tegas dalam membela keberpihakan untuk menyelamatkan anak muda dari rokok.
"Soal pajak tembakau, itu tergantung Pak Presiden Jokowi asalkan punya political will selamatkan generasi muda supaya salah satunya menaikkan cukai," paparnya dalam diskusi di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta (1/8).
Diketahui, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah dengan tegas meminta negara-negara di Asia Tenggara untuk menurunkan angka perokok pemula. Tentu saja, harga rokok dinilai masih terlalu murah.
Salah satu caranya dengan melalui kenaikan pajak tembakau dan larangan iklan rokok. DPR pun kini tengah menggodok revisi Undang-Undang Penyiaran untuk melarang iklan rokok dalam bentuk apa pun.
Hanafi melanjutkan, manfaat dari kebijakan menaikkan cukai rokok nantinya akan dirasakan oleh generasi penerus bangsa. Hanya saja, kata dia, tentu kebijakan tersebut ada risiko politiknya.
"Petani protes. Pengusaha rokok yang sering nyumbang pun pasti keberatan. Sehingga ini perlu dikalkulasi pemerintah," katanya.
Hanafi menyebut rokok sudah menjadi candu di kalangan anak-anak. Walaupun ada wacana soal kenaikan harga rokok, dirinya yakin rokok akan tetap laku.
"Harga naik pun orang tetap ingin beli. Cukai naik tetap saja beli rokok. Padahal menurut data yang diperoleh. Pengeluaran rumah tangga besar itu setelah beras, paling besar adalah rokok," jelasnya.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais meminta Presiden Joko Widodo lebih tegas dalam membela keberpihakan untuk menyelamatkan anak muda dari rokok.
- Kanwil Bea Cukai Jatim I Musnahkan Rokok & Miras Ilegal Senilai Miliaran, Tuh Lihat!
- Penundaan Kenaikan Cukai Rokok Dinilai Mengancam Kesehatan Masyarakat
- Lewat Operasi Gempur II 2024, Bea Cukai Ternate Tegas Berantas Rokok Tanpa Pita Cukai
- Penyeragaman Kemasan Rokok Tanpa Identitas Merek Berisiko Rugikan Konsumen & Produsen
- Soal Kemasan Rokok Polos, Pemerintah Dinilai Bakal Kesulitan Mengawasi & Identifikasi Produk
- Kebijakan Kemasan Polos Dinilai Sebagai Upaya Diskriminatif terhadap Merek Dagang Rokok Elektronik